Menkopolhukam Luhut B Panjaitan bersama Kepala BIN Sutiyoso saat rapat kerja bersama Komite 1 DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/2). Luhut menyatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengaudit dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat yang disinyalir terjadi penyimpangan. Foto: Republika/Wihdan

Wacana Audit Dana Otsus, DPRPB Minta Jakarta Utamakan Perdasus

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Fraksi Otsus DPR Papua Barat (DPRPB) mendukung penuh rencana audit dana Otonomi khusus oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasalnya, manfaat dana Otsus belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat asli Papua sebagai subyek hukum dari pelaksanaan Otsus itu.

“Aspirasi yang kami serap, mayoritas masyarakat kampung belum merasakan manfaat dariapa yang disebut dana otonomi khusus. Masyarakat hanya dengar bunyi saja. Mungkin hanya beberapa yang rasakan,” kata Ketua Fraksi Otsus, Yan Anthon Yoteni dikonfirmasi, Selasa (23/2/2016).

Dia mengatakan, tata kelola penggunaan serta pertanggungjawab dana Otsus belum diatur dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Harapannya, dana Otsus dapat dipisahkan dari postur APBD, tidak menyatu, sehingga mudah dibaca dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Menurut Yoteni, regulasi tata kelola dana Otsus harus didorong oleh DPR PB bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat. Dalam rangka memaksimalkan fungsi legislasi. Dan, meminimalisir penyimpangan maupun penggunaan yang tidak tepat sasaran.

“Sebaiknya, pemerintah tidak mengucurkan dana Otsus tahun 2016. Tunggu sampai regulasinya ditetapkan baru dikucurkan. Tanpa perdasus maka sama halnya kita menyiram air di atas pasir. Hilang tak berbekas,” tuturnya.

Sejak 2002 sampai saat ini, pemerintah telah mengalokasi dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp. 53 triliun. Papua Barat mendapatkan alokasi tersendiri sejak 2009 lalu. Miris, hingga kini, pemerintah dan DPRPB belum membuat Perdasusnya.

 

Audit Dana Otsus Dinilai Terlambat

Meski dinilai terlambat, namun upaya pemerintah pusat melibatkan BPKP untuk terlibat dalam audit dana Otsus Papua dan Papua Barat patut diapresiasi sebagai upaya memaksimalkan implementasi Otsus.

“Aturannya, pemerintah pusat harus mendorong perdasusnya sejak awal dilaksanakan. Bukan, hari ini baru dibicarakan. Yang mau diaudit itu siapa kalau tidak ada regulasinya? Instrumen apa yang dipakai,” ujar Yoteni lagi.

Yoteni menyarankan, pemerintah pusat agar mendahulukan penyusunan regulasi tata kelola dana Otsus ketimbang mengutakaman proses auditnya.

“Sebaiknya, jangan dikucurkan sebelum ada perdasusnya. Ada regulasi pertanggungjawabannya dulu baru dikucurkan. Besar atau kecil, kita orang Papua bukan mau menentang keinginan tersebut,” aku mantan anggota DPRD Kabupaten Timika ini.

Yoteni menambahkan, pemerintah pusat harus bercermin pada kondisi selama lebih kurang 14 tahun. Dimana dana Otsus yang digelontorkan belum didukung dengan regulasi yang jelas soal pengelolaannya.

“Audit itu sesuatu yang baik tetapi alangkah eloknya, kalau dilakukan setelah ada perdasus tata kelola dan pertanggungjawabannya. Perdasus tersebut akan menjabarkannya secara teknis,” pungkas Yoteni.

Pemerintah mendesak dilakukan audit penggunaan dana Otsus karena mengendus adanya penyimpangan. Rencananya, audit tersebut akan dilakukan bulam Maret mendatang.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Mayjend (purn) Sutiyoso mengungkapkan, BIN menemukan sekiranya 218 kasus penyimpangan dana Otsus selama periode 2002-2010. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM

 

Tinggalkan Balasan