Ketua Komisi A DPR Papua Barat, Rudi Timisela.

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Komisi A DPR Papua Barat yang menangani urusan Pemerintahan, Hukum dan Layanan Umum menyatakan sedang mendorong pembentukan perdasi Biro pelayanan Barang dan Jasa.

Biro ini nantinya akan bertugas melakukan pelelangan proyek yang selama ini dilakukan di hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di pemerintah Papua Barat.

Komisi menyatakan jika perda ini lolos, tugas pelelangan proyek akan dilakukan biro tersebut yang didalamnya berisi perwakilan dari seluruh SKPD.

“Menurut informasi terkahir yang didiskusikan oleh dari kawan-kawan di biro organisasi, perdasi ini akan didorong untuk dibahas oleh DPR lewat Komisi A. Jika lolos, raperdasi ini akan diusulkan menjadi perdasi,” kata ketua komisi A DPR Papua Barat Rudy Timisela, kemarin.

Rudy mengatakan jika raperdasi ini terbentuk akan dapat menghemat anggaran pelelangan proyek. Ia menerangkan dalam diskusi berkembang bahwa biro itu akan berbentuk seperti layanan satu pintu.

“Jika biro ini ada, pelelangan-pelelangan di SKPD-SKPD hanya dilakukan disana sehingga fungsi SKPD sebagai pelayan masyarakat bisa berjalan secara baik,” jelasnya. “Selama ini pelayanan masyarakat tidak maksimal karena SKPD sibuk mengurus pelelangan proyek.”

Rudy mengatakan dorongan membentuk raperdasi tersebut cukup tepat menyambut pemerintahan baru pada 2017 nanti. “Saya berharap raperdasi ini didukung penuh oleh eksekutif. Apalagi saat ini proses politik sedang berlangsung.

“Diharapkan dengan raperdasi ini ditetapkan tahun ini sehingga memasuki pemerintahan baru, siapa saja gubernur terpilih melaksanakan perdasi tersebut,” ujar Rudy.

“Raperdasi ini jika lolos juga bisa meminimalisir tingkat pelanggaran hukum dalam proses pelelangan proyek,” tambahnya.

Rudy menyatakan kajian akademik terhadap raperdasi tersebut sedang berjalan. Ia berharap prosesnya bisa mulus sehingga nantinya DPR PB dapat menetapkannya pada akhir tahun ini. |ARIF TRIYANTO

Leave a Reply