Kepala Dinas Perkebunan Papua Barat, Agus Ferrieyanto Wali.

800 Ribu Hektar Lahan Bakal Diubah Jadi Perkebunan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Perkebunan akan memanfaatkan potensi lahan kurang lebih seluas 800 ribu hektar untuk perkebunan. Lahan tersebut berada di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Sorong Selatan, Sorong, Fakfak, Kaimana dan Tambrauw.

“Potensi lahan cukup luas, ada sekitar 800 ribu hektar, tetapi itu diluar lahan kritis. Untuk lahan kritis kita tanami untuk perkebunan juga bisa. Kalau secara keseluruhan itu 1,9 juta hektar yang bisa, tetapi yang layak untuk ditanami sekitar 800 ribu hektar,” ungkap Kepala Dinas Perkebunan Papua Barat, Agus Ferrieyanto, di Arfai, Rabu (24/2).

Dijelaskan, lahan tersebut dipersiapkan untuk empat komoditas yakni, Kakao, Kelapa Sawit, Pala, dan Kopi yang menjadi program Dinas Perkebunan tahun 2016. Untuk Kelapa Sawit akan diserahkan ke pihak swasta, pemerintah diregulasikan sebagai pengawas dan pembinaan. Sementara untuk kopi arabika akan ditanam di dataran tinggi yaitu di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Tambrauw.

Selain itu, Dinas Perkebunan Papua Barat juga akan terus mengembangkan perkebunan pala yang selama ini sudah menjadi unggulan daerah yaitu di FakFak dan Kaimana. “Dari sisi produksi sudah cukup, tinggal pengolahan buah, biji dan pemasaran, karena banyak permasalahan itu di pemasaran” ungkapnya.

Pasalnya, perkebunan pala sendiri di dua kabupaten tersebut sudah cukup luas, namun tanaman itu sendiri umurnya sudah cukup tua. Sehingga perlu ada pemeliharaan, rehabilitasi dan pemulihan tanaman yang sudah tua.

Ia menambahkan untuk sentra perkebunan Kakao berada di wilayah Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan. Namun saat ini pemerintah daerah sedang fokus dalam pemeliharaan tanamannya.

 

Gelontorkan 13, Miliar

Agus menambahkan tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat juga akan mengelontorkan anggaran sebesar Rp. 1,3 Miliar untuk perkebunan Kakao. Anggaran tersebut berasal dari dua sumber yakni APBN sebesar Rp. 800 Juta dan APBD Rp. 500 Juta. “Dari APBN itu untuk banyak kegiatan, sementara untuk anggaran dari APBD khusus untuk pelatihan,” tambah dia.

Dikatakan dengan anggaran yang terbatas saat ini, pihaknya masih berkonsentrasi pada pengendalian hama dan penyuluhan. “Sekarang kita ini fokus pada pengendalian hama dulu, belum bisa kita kembangkan kakao secara besar-besaran karena dikuatirkan tanaman yang baru akan terserang penyakit juga,” ungkapnya.

Pasalnya, idealnya untuk pengendalian hama setiap 100 hektar itu membutuhkan biaya sekitar 500 juta. Karena dibarengi dengan bantuan-bantuan berupa peralatan untuk pengendalian kepada petani.

“Obat pengendalian hama yang akan diberikan ke petani bukan pestisida, melainkan berupa nabati, dari beberapa jamur kita akan semprot ke hama. Karena jamur ini musuh alami dari hama,” jelas Agus.

Mengenai pengendalian hama ini, pihaknya mengaku tidak bisa melakukan secara terus menerus karena alasan keterbatasn anggaran. Dan rencanannya akan dilakukan di beberapa lokasi saja. Pasalnya, inilah yang menjadi kendala dalam pengedalian hama kakao, karena tidak efektif dan hama tersebut bisa kembali lagi. |ARIF TRIYANTO

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: