Ilustrasi

Kerugian Negara di Dinas Pendidikan PB 2014 Capai Miliran Rupiah

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP. TP-TGR Papua Barat, Rabu (24/2/2016) kembali menggelar sidang lanjutan pertanggungjawaban kegiatan Dinas Pendidikan Papua Barat tahun 2014.

Terungkap dalam sidang tersebut, kegiatan yang dikerjakan tidak tepat waktu dan terindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 3.230.600.000, serta berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 5.072.750.000.

Sidang lanjutan ini, dipimpin oleh Sekda Papua Barat Nataniel D Mandacan selaku Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR, Plt Kepala Inspektorat Papua Barat Sugestiono selaku ketua majelis, Kepala Biro Hukum Wafiq Wuryanto selaku angggota majelis.

Sidang menghadirkan sembilan tertuntut yakni, tertuntut pertama, Bernada Henan selaku Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta tujuh orang pimpinan perusahaan pelaksana kegiatan.

Tujuh Pimpinan Perusahaan itu yakni pimpinan PT. Arfak Win, CV. Maju Perkasa, t PT. Marvin Putra, CV. Uklafir, CV. Roma, PT. Trikarsa Perkasa, serta CV. Gladion.

Pada sidang tersebut, lima pimpinan perusahaan hadir, sementara empat lainya tidak hadir, yakni pimpinan CV. Maju Perkasa, PT. Marvin Putra, pimpinan CV. Uklafir dan pimpinan CV. Trikarsa Perkasa.

Sembilan orang tertuntut ini dimintai pertanggung jawaban atas tindaklanjut atas laporan BPK IR No. 10/LHP/XIX.Man/01/2015, 12 Januari 2015 tentang LHP atas belanja daerah TA 2014 pada Dinas Pendidikan Papua Barat.

Terungkap dalam sidang tersebut terdapat tujuh kegiatan yang bermasalah. Tujuh kegiatan itu menghabiskan anggaran sebesar Rp.14.150.100.000. secara keseluruhan baru Rp. 8.303.350.000.00, atau 58,68 persen yang terealisasi.

Tujuh kegiatan itu, yakni, pembangunan USB SMK N. Maybrat, dengan nilai anggaran Rp. 2.880.000.000 dengan realisasi pembayaran Rp. 1.440.000.000 atau 50 persen pembayaran dengan denda keterlambatan Rp. 123.555.205.02. Kedua, RKB SMA N Aifat senilai Rp. 870.000.000. Baru terealisasi Rp. 435.000.000 atau 50 persen dengan nilai denda keterlambatan Rp. 84.636.338.

Ketiga, pembangunan laboraturium Fakultas Kedokteran Unipa, nilai kontrak Rp. 4.584.500.000, realisasi pembayaran Rp. 2.292.250.000 atau 50 persen dan denda keterlambatan Rp. 195.883.764.43, keempat, pembangunan asrama mahasiswa Tambrauw di Kota Sorong, nilai kontrak Rp. 1.980.650.000 sudah direalisasikan 100 persen, dengan nilai denda keterlambatan Rp. 138.647.301.

Kelima, pembangunan RKB SMA N. 01 Kota Sorong, dengan nilai Kotrak Rp. 1.295.000.000, realisasi pembayaran Rp. 647.500.000 atau 50 persen dan denda keterlambatan Rp. 90.653.485.77, keenam, pembangunan RKB SMA N.02 Kota Sorong dengan realisasi kontrak Rp. 1.250.000.000, realisasi pembayaran Rp. 1.250.000.000 atau 100 persen, dan denda keterlambatan Rp. 87.503.000.

Ketujuh, pembangunan ruang kuliah STKIP Kota Sorong, dengan nilai kontrak Rp. 1.297.000.000 dengan realisasi pembayaran Rp. 258.000.000 atau 20 persen dan denda keterlambatan Rp. 90.302.000.

Wakil Ketua Majelis, memohon agar tertuntut diberikan sanksi sesuai rekomendasi BPK IR dan surat gubernur 700/2.329/GPB/2014 tanggal 29 desember 2014.

Sanksi pertama diberikan kepada PT. Arfak Win untuk menyelesaikan pembangunan USB SMK N. Maybrat atau menarik dan menyetor ke kas daerah atas pembayaran yang telah dilakukan kepada PT. Arfak Win minimal senilai Rp. 1.440.000.000.

Dua, kepada CV. Makmur Perkasa untuk menyelesaikan pembangunan RKB SMA N.01 Aifat atau menarik dan menyetor ke kas daerah atas pembayaran kepada CV. Makmur Perkasa senilai Rp. 435.000.000.

Tiga, PT. Marvin Putra untuk menyelesaikan pembangunan gedung laboraturium Unipa atau menarik dan menyetorkan kepada kas daerah atas pembayaran kepada PT. Marvin Putra senilai Rp. 2.242.250.000.

Empat CV. Uklafir untuk menyelesaikan pembangunan asrama mahasiswa tambrauw di kota sorong atau menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas pembayaran kepada CV. Uklafir minimal senilai Rp. 1.980.650.000.

Lima, CV. Roma untuk menyelesaikan pembangunan RKB SMA N.01 Kota Sorong atau menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas pembayaran kepada CV. Roma minimal senilai Rp. 647.500.000.

Enam, CV. Trikarsa Perkasa untuk menyelesaikan pembangunan RKB SMA N.02 Kota Sorong atau menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas pembayaran kepada CV. Trikrsa perkasa minimal senilai Rp. 1.250.000.000.

Tujuh, CV. Uklafir untuk menyelesaikan pembangunan ruang kuliah STKIP Kota Sorong, atau menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas pembayaran kepada CV. Uklafir minimal senilai Rp. 258.000.000.

Delapan. Memerintahkan kepada kepala dinas pendidikan dan PPK untuk menarik denda keterlambatan dan menyetorkan ke kas daerah minimal senilai Rp.195.823.784,43. | MUHAMMMAD RIZALDY | EDITOR : TOYIBAN

Tinggalkan Balasan