Dinas Pendidikan Papua Barat bersiap mengikuti sidang.

DPRPB Dukung Tindakan Majelis TP-TGR

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Ketua Komisi A DPR Provinsi Papua Barat, Rudi F. Timisela mendukung langkah Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) Provinsi Papua Barat melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan tindak pidana korupsi di provinsi ini.

Hal ini disampaikan menyusul langkah Tim TP-TGR yang menggalakan sidang terhadap sejumlah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2014 di sejumlah SKPD dilingkungan Pemprov Papua Barat.

“Semangat yang ditunjukan Majelis TP-TGR yang dipimpin oleh sekda, bapak Nataniel Mandacan ini harus diberi apresiasi dan didukung penuh oleh DPR,” ujar dia Rabu (24/2/2016).

Komisinya mendorong semua SKPD yang belum menyelesaikan temuan BPK, agar terbuka memberikan keterangan atas temuan diinstansi masing-masing dan menunjukan komitmennya bertanggungjawab menyelesaikan semua temuan tersebut.

Ia pun mengajak semua SKPD menaggapi langkah tim TP-TGR secara baik, demi perbaikan sistem layanan publik di provinsi ini, dengan menerapkan standar pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai yang ditentukan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesalahan pengelolaan dan berujung pada temuan BPK.

Ia juga meminta, SKPD agar transparan menjalankan program pembangunan kepada masyarakat. Karena menurutnya dengan transparansi yang diterapkan SKPD dalam pengeloalaan program, dapat mendorong masyarakat melakukan pengawasan terhadap program yang dilaksanakan.

Sehingga, lanjut Rudi, langkah transparansi itu, dapat menjadi penangkal terjadinya penyelewengan kewenangan dan penyelewengan pengelolaan keuangan yang nantinya berdampak pada mekanisme kerja pemerintahan yang baik melalui kemitraan partisipasi masyarakat. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pengelolaan anggaran program dan kegiatan.

“Jangan ada ketakutan, karena tujuan dari sidang TP-TGR ini untuk perbaikan tata kelola program pembangunan dan tata kelola keuangan daerah, jadi jangan takut, jika ada temuan ya.. dilakukan pengembalian,” ujar Rudi

Ia berharap, langkah ini, dapat menjadi langkah maju bagi perbaikan tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik atau good governance, dapat dijadikan contoh bagi pemerintah kabupaten/kota yang ada di provinsi ini.

“Saya pikir ini langkah maju yang dilakukan pemerintah provinsi papua barat, semoga langkah ini, dapat menjadi contoh dan diterapkan di pemerintah kabupaten/kota,” ujar Rudi menambahkan.

Ia berharap, DPRD Papua Barat, dapat mengikuti dan memantau proses persidangan TP-TGR agar dapat mengetahui secara pasti permasalahan terkait pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dilingkungan Pemprov Papua Barat. | MUHAMMAD RIZALDY | EDITOR : TOYIBAN

 

Tinggalkan Balasan