Ilustrasi Sidang Sengketa Pilkada

Penjabat Bupati Berjanji Kawal Pemilihan Ulang di Moyeba

BINTUNI, Cahayapapua.com–  Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengekata Pilkada nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, Kamis (25/2) lalu memaksa masyarakat Teluk Bintuni untuk kembali bersabar menunggu pemimpin baru. Dalam sidang putusan tersebut, MK memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara paling lama 30 hari kerja sejak putusan.

Kampung Moyeba merupakan ibu kota Distrik Moskona Utara. Ia merupakan salah satu daerah pegunungan yang terisolir di wilayah Teluk Bintuni. Satu-satunya alat transportasi yang dapat menjangkau daerah tersebut adalah dengan pesawat udara berbadan kecil sejenis AMA pilatus.

Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 1 Moyeba sebanyak 534 pemilih. Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU Teluk Bintuni pada Pilkada 2015 lalu, khusus untuk TPS 1 Moyeba, pasangan nomor urut 1 (Agustinus Manibuy – Rahman Urbun) tidak memperoleh suara, pasangan nomor urut 2 (Petrus Kasihiw – Matret Kokop) memperoleh 8 suara dan pasangan nomor urut 3 (Daniel Asmorom – Yohanis Manibuy) memperoleh 526 suara.

Walaupun pada pilkada 9 Desember 2015 lalu, pasangan Garuda (nomor urut 3) menang mutlak di TPS Moyeba, namun pada hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni secara keseluruhan (24 Distrik), pasangan Garuda hanya unggul 7 suara (17.067) dibanding pesaing terberatnya pasangan nomor urut dua (PMK2) yang memperoleh 17.060 suara.

Terkait keputusan MK tentang dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Penjabat Bupati Teluk Bintuni Ishak Hallatu Keputusan MK mengungkapkan akan melakukan koordinasi dengan KPU terkait persiapan penyelenggaraan pemilu ulang.

Rapat koordinasi bersama KPU maupun stakeholder terkait akan dilakukan Senin (29/2) depan. Meskipun demikian, Ishak mengaku telah melakukan pertemuan bersama sejumlah SKPD untuk persiapan-persiapan terkait pemungutan suara ulang tersebut.

“Hari senin kita akan rapat koordinasi persiapan pemilu ulang di Moyeba. Nanti akan lihat bagaimana peraturan KPU tentang aturan pemilihan. Juga kita mengantisipasi hal-hal sebelum dan pasca, karena kemungkinan potensi yang kita ragukan bisa terjadi,” ujarnya.

Penjabat Bupati berjanji akan meninjau langsung persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS Moyeba. “Saya sendiri yang akan turun hingga hari pemilihan, nanti saya harap wartawan juga ikut supaya liput seluruh kegiatan,”ucapnya.

Ia mengharapkan masyarakat bisa menggunakan hak demokrasinya secara adil, jujur dan bersih. Terkait masalah pendanaan pemilu ulang, pihaknya akan membahas dengan KPU mulai dari dokumen pemilu hingga pendistribusian logistik. “Kita tetap mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan oleh MK dan disesuaikan dengan kondisi distrik, karena mobilisasi hanya dengan pesawat,” katanya.

Terkait dengan hal itu, penjabat Bupati telah memerintahkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa untuk membuat draft desain pelaksanaan pemilihan ulang sesuai dengan kondisi wilayah serta mengacu pada mekainsme yang ditetapkan oleh KPU.

“Saya menghimbau seluruh masyarakat untuk menerima apa yang menjadi keputusan MK. Karena MK adalah institusi yang mencari keadilan terhadap pelaksanaan Pilkada. Masyarakat juga diharapkan bersabar bahwa sesudah pemilu ulang ada keputusan yang adil. Saya harap ini adalah putusan yang adil dari MK,” tandasnya.

Ferdinand Timisela, Kepada Dinas Pendapatan Daerah selaku pembina pada apel gabungan Jumat (26/2) kemarin, menegaskan bahwa tahapan Pilkada Teluk Bintuni belum berakhir. Karena berdasarkan keputusan MK masih akan dilakukan pemilihan ulang di Moyeba.

Terkait hal itu, ia menghimbau agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni untuk terus menjaga situasi daerah ini agar tetap aman dan damai. “Kita bersyukur kemarin semua orang merasa cemas, tapi semua bisa berjalan dengan baik tanpa ada gesekan apa pun. Semua bisa memahami dan ikut bersama-sama menjaga situasi ini,” ujarnya.

Menurutnya, siapa pun nanti yang akan terpilih pada Pilkada ini adalah pemimpin Teluk Bintuni untuk lima tahun kedepan. “Memang pasti ada diantara kita punya pilihan. Tapi diakhir semua itu, siapa pun yang terpilih adalah pemimpin kita semua,”tegasnya.

Sementara itu Romilus Tatuta, tim sukses dari pasangan nomor urut dua selaku pemohon mengaku puas dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, pihaknya akan melakukan pengawalan yang ketat terhadap pelaksanaan pemilu ulang di TPS Moyeba Distrik Moskona Utara.

“Kami puas dengan keputusan MK karena yang cacat hukum adalah adanya pencoblosan lebih dari satu kali di Moyeba sehingga menurut undang-undang cacat hukum. Sehingga menurut amanat undang-undang harus dilakukan pemilihan ulang di Moyeba,” jelasnya saat dikonfirmasi via telephone.

Dikatakan pengawalan juga akan dilakukan terhadap KPU selaku penyelenggara, terutama terkait akan dilakukan peninjauan kembali jumlah DPT di kampung Moyeba Distrik Moskona Utara.“Kami akan kawal, tim kita pasti akan turun kesana untuk persiapan proses,”pungkasnya.

Sedangkan ketua KPU Teluk Bintuni, Ahmad Subuh Rafideso tidak dapat dikonfirmasi, meskipun telah dilakukan upaya menghubungi via sms maupun telephone beberapa kali pasca keputusan MK, Kamis (25/2) lalu. Saat ditelephone, sempat terdengar nada masuk berkali-kali namun tidak dijawab. Hal yang sama juga terjadi pada anggota KPU divisi Teknis Penyelenggara, Nazil Hilmie saya dicoba dihubungi via SMS maupun telephone. |ARI MURTI

 

Tinggalkan Balasan