Suasana dalam pembukaan sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan di Manokwari, Papua Barat, kemarin.

MPRRI : Empat Pilar Penting untuk Kerukunan Umat Beragama

MANOKWARI, Cahayapapua.com-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI), Oesman Sapta mengatakan, empat pilar penting bagi kerukunan umat beragama di negeri ini untuk mewujudkan Pancasila.

“Jadi gak perlu lagi ada perbedaan dalam agama. Agama mu, agama ku, bangun agama masing masing. Ini pancasila,” kata Oesman saat memberikan arahan pada sosialisasi empat pilar di Manokwari, Jumat (26/2/2016).

Hadir sebagai nara sumber, antara lain, anggota DPD-RI asal Papua Barat, Abdullah Manaray dan pimpinan badan sosialisasi MRP-RI masing-masing Bachtiar Ali, Zainud Thohib, Marthin Hutabarat.

Acara sosialisasi dipandu Asisten I Setda Provinsi Papua Barat, Musa Kamodi. Kegiatan ini sempat molor karena menunggu kehadiran peserta sosialisasi yang berasal dari lapisan elemen masyarakat. Hadir Ketua DPR-PB, Pieters Konjdol dan Wakil MRP-PB, Anike Sabami.

Bachtiar Ali mengatakan, Indonesia lebih unggul dari negara lain dalam hal penerapan HAM. Zainudin Thohib mengatakan, UUD 1945 merupakan konstitusi Negara yang menjadikan Indonensia sebagai Negara Hukum yang menjadi penegakan HAM.

“Persoalan pancasila jadi tantangan kedepan karena pengaruh globalisasi. Globalisasi bisa buat kita bertanya-tanya akan jati diri. Jangan pernah terpengaruh dengan format baru,” kata Bachtiar Ali.

Mantan dubes Mesir ini menegaskan, persoalan dasar Negara dan ideologi Negara sudah selesai. “Kalau ada yang ingin merubah idieologi itu jauh panggang dari api,” ujarnya.

Marthin Hutabarat mengatakan, Indonesia pada zaman dahulu merupakan Negara yang besar. Dengan jumlah penduduk mencapai 255 juta, membuat Negara-negara lain memperhitungkan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar.

“Penduduknya berbhineka. Pada 15-30 tahun mendatang bisa jadi negara besar karena didukung jumlah penduduk, SDA dan wilayah. Indonesia itu adalah Papua. Papua adalah Indonesia. Tanpa Papua tidak ada Indonesia,” tandasnya.

Abdullah Manaray mengungkapkan, pemeritnahan di Papua Barat sudah baik dalam implementasikan Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai kebersamaan, sosial dan budaya harus tetap terjaga.

“Nilai agama, budaya dan sejarah masih terjaga dengan baik sampai hari ini. Nilai-nilai inilah yang harus dijaga oleh masyarakat. Kita butuh regulasi untuk mengelola potensi yang ada,” ujarnya.

Disisi lain, Anike Sabami mengatakan, MPR mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan Negara. MPR juga ikut menetapkan pelaksanaan Undang-Undang Otsus serta kebijakan sektoral lainnya.

“Apakah penerapan UU Otsus dan UUD 1945 bisa memberikan peluang bagi orang asli Papua menduduki jabatan penting di jajaran kementerian. Kesempatan itu belum ada, ini rekomendasi MRP bagi pemerintah pusat,” kata Anike menegaskan.

Keluhan itu diutarakan lantaran, Anike merasakan sulitnya berurusan dengan orang di Jakarta untuk membicarakan bicarakan hak-hak orang asli Papua dalam konteks Otsus.

“MRP harus melihat terkait revisi UU Otsus karena, bebicara orang asli Papua jadi tuan di negeri sendiri selalu dipersulit,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang perwakilan perintis kemerdekaan, Pieter Woniana mengatakan, korupsi di Negara ini terjadi secara masif sehingga merusak moral bangsa.

“Jika pejabat moralnya rusak, bagaimana mau ajarkan kami. Masukan satu pasal saja. Potong saja para koruptor. Banyak orang korupsi di Papua Barat tetapi bisa bebas. Sementara masyarakatnya masih miskin. Semoga ini diperhatikan dalam penyusunan regulasi,” tuturnya.

Bachtiar Ali menambahkan, bukan saja soal korupsi. Tetapi, Indonesia adalah Negara darurat bahaya narkoba dan terorisme. Dikatakan, diperlukan loby-loby dari daerah untuk mengorbitkan kader-kader terbaik dari daerah menduduki jabatan penting di tingkat pusat.

Ini membutuhkan kerja keras Pemerintah daerah Pemda harus atur biar ada keseimbangan.

“Aturan tidak ada yang diskriminatif. Saran saya listing nama-nama yang potensial. Gubernur datang bawa ke Presiden agar dipertimbangkan,” pungkasya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM

 

 

Tinggalkan Balasan