ilustrasi sidang Korupsi Swasembada sapi

Proyek Sapi Ratusan Miliar, Ketua PPK Hanya Ditunjuk secara Lisan

MANOKWARI, Cahayapapua.com Kejaksaan Negeri Manokwari terus berupaya mendatangkan sejumlah saksi untuk menjerat terdakwa kasus korupsi proyek swasembada sapi di Papua Barat yang saat ini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Papua Barat.

Dalam kelanjutan sidang ini, Senin (29/2/2016), Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Kepala Seksi Produksi Dinas Pertanian dan Peternakan Papua Barat Matelda dan Bendahara proyek sapi tersebut, Dian, untuk bersaksi terhadap terdakwa Harry T Uhi, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Papua Barat.

Ketika ‘bernyanyi’ didepan hakim, Matelda mengungkap, ia ditunjuk sebagai ketua Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) proyek swasemda sapi oleh Ruben J Rumere (terdakwa lain dalam kasus yang sama) hanya secara lisan.

Selain itu ia mengaku sempat mendata kelompok-kelompok peternak yang ada di Manokwari, Sorong, Fakfak dan Kaimana yang akan dijadikan target penyaluran proyek tersebut.

Ia juga mengaku pernah melakukan monitoring ketika program telah berjalan ke sejumlah daerah sasaran sebanyak satu kali yang kemudian dibuat dalam laporan tertulis kepada Harry Uhi.

“Hasil monitoring tidak sesuai dengan RUK (Rencana Usaha Kegiatan). Namun tidak ada tanggapan atas monitoring tersebut. Sebagai tim teknis saya juga tidak dilibatkan dalam pertanggungjawaban akhir,” kata saksi.

Selebihnya, ia mengaku tidak mengetahui keberlanjutan proyek tersebut. “Saya hanya menginventarisir kelompok yang dimaksud (sasaran proyek),” kata dia ketika ditanya lebih lanjut. Meski begitu Matelda mengaku tetap menerima honor dari pekerjaannya.

Sementara itu Dina dalam keterangan menyebut kalau uang yang dicairkan olehnya sudah sesuai dengan mekanisme. Pencairan menurut dia dilakukan terhadap masing-masing kelompok ternak yang waktu itu berjumlah 106 kelompok.

“Uang itu dicairkan secara bertahap sebanyak 3 kali. Pencairan pertama sebanyak 40 persen dari total anggaran, tahap kedua 30 persen dan tahap terakhir 30 persen,” kata Dian.

“Pencairan dilakukan berdasar rekomendasi dari PPK tentang prospek pekerjaan oleh para kelompok ternak. Prospek itulah yang menjadi syarat untuk pencairan tahap ke dua dan ketiga,” tambah dia.

Dian selebihnya mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah prospek pekerjaan sesuai atau tidak ketika ia melakukan pencarian uang. “Karena pencairan dilakukan berdasarkan surat rekomendasi tersebut,” ujar dia.

Selain mendatangkan saksi terhadap Harry, JPU yang dipimpin Jhon Illef Malamassam, juga menghadirkan 4 orang saksi terhadap Ruben Rumere. Mereka diantaranya, Matelda, Dian, dan dua orang yang mewaliki dua kelompok ternak.

Dalam persidangan itu, dua saksi dari kelompok peternak itu mengaku tidak tahu secara tentang program swasemda sapi. Bahkan mereka mengaku baru tahu jika berposisi sebagai ketua kelompok setelah dipanggil penyidik polisi, ketika kasus ini pertama kali bergulir.

Para saksi ini juga mengaku tidak tahu jumlah anggaran pasti untuk tiap kelompok. “Saya hanya pernah diminta ikut ke bank dan diminta untuk menandatangani slip penarikan.Saya tidak membaca nominal dalam slip tersebut,” kata seorang saksi.

Setelah keterangan para saksi, dalam kasus tahun anggaran 2012 ini, hakim menyatakan menunda sidang ke pekan depan 7 Maret 2016. |HENDRIK AKBAR

 

 

Tinggalkan Balasan