Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Abia Ullu.

7 Kontraktor Wajib Setorkan Denda Keterlambatan Paling Lama 40 Hari

MANOKWARI, Cahayapapua.com Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Abia Ullu, tegaskan tujuh perusahaan rekanan pelaksana kegiatan Dinas Pendidikan Papua Barat, segera setorkan biaya denda keterlambatan pengerjaan proyek tahun 2014 ke kas daerah sebesar Rp. 810.681.781.24 juta lebih.

Abia menuturkan, sebelumnya ketuju perusahaan rekanan yang mengerjakan proyek Dinas Pendidikan yang bersumber dari APBD tahun 2014 itu, telah menjalani proses sidang yang digelar Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan, dan Tuntutan Ganti Rugi (MP. TP-TGR) Provinsi Papua Barat.

Ketujuh perusahaan itu, yakni PT. Arfak Win, pimpinan CV. Maju Perkasa, pimpinan PT. Marvin Putra, pimpinan CV. Uklafir, pimpinan CV. Roma, pimpinan PT. Trikarsa Perkasa, dan pimpinan CV. Gladion.

Hasil sidang memutuskan, ketujuh perusahaan rekanan membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 810.681.781.24 dengan batas waktu pengembalian selama 40 hari setelah putusan MP. TP-TGR yang telah ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat.

Abia menyatakan, ketujuh perusahaan rekanan, telah menyatakan kesanggupannya membayar denda keterlambatan ke kas daerah sesuai batas waktu yang ditetapkan MP.TP-TGR pada sidang yang dipimpin ketua Majelis Drs. Nataniel D. Mandacan selaku Sekda Papua Barat, Sugiyono, SH, selaku Plt Kepala Inspektorat Papua Barat dan Wafiq Wuryanto, SH, selaku Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat.

Denda keterlambatan untuk tujuh perusahaan rekanan yang kerjakan proyek Dinas Pendidikan itu diberi waktu 40 hari setelah penerbitan SK Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP. TP-TGR) Papua Barat.

Kegiatan dikerjakan tidak tepat waktu dan terindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 3.230.600.000.00, serta berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 5.072.750.000.00, dan dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp. 810.681.781.24,- itu, diberi waktu penyelesaian selama 40 hari.

Ketuju perusahaan ini, dinilai bertanggungjawab atas temuan yang termuat dalam LHP BPK RI No. 10/LHP/XIX.Man/01/2015, 12 Januari 2015 tentang LHP atas belanja daerah TA 2014 pada Dinas Pendidikan Papua Barat. |RIZALDY|EDITOR : BUSTAM

Tinggalkan Balasan