Pegawai Negeri Sipil formasi 2013/2014 dilingkungan Pemerintah Papua Barat

DPRPB Desak Presiden Cabut Moratorium CPNS di Papua Barat

MANOKWARI, Cahayapapua.com Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) akan mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar mencabut moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS di Provinsi Papua Barat.

Ketua DPRPB, Pieters Konjdol, Selasa (1/3/2016) mengatakan usulan tersebut akan disampaikan kepada presiden. Sebab, Papua Barat memiliki kekhususan yang diatur didalam Undang-Undang Otsus.

“Moratorium ini tidak dilakukan di Papua Barat. Dari sisi keuangan, kami mampu membiayai 1.283 orang tenaga ini. Kami minta pemerintah menyetujuinya sehingga nasib mereka ini menjadi PNS,” katanya.

Kata Pieters, upaya tersebut telah dibahas bersama dengan gubernur Papua Barat dan Sekda dalam pertemuan yang digelar di kantor gubernur.

Pertemuan bersama itu, juga membahas hasil pertemuan pihak pemprov dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) yang telah digelar beberapa kali.

“Pak gubernur sangat sambut baik upaya-upaya yang dilakukan. Beliau mendorong sehingga dalam waktu dekat, kami akan bertemu dengan pak presiden,” ujarnya.

Menurut Kondjol, DPRPB kini tengah menyiapkan draf rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus) tentang penetapan pelaksanaan kepegawaian daerah provinsi Papua Barat.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat perdasus ini bisa ditetapkan. Kedepannya, alokasi penerimaan pegawai negeri sipil juga akan ditetapkan di dalam perdasus,” ungkap Kondjol.

Kondjol menambahkan, sebanyak 1.2.83 tenaga honorer daerah ini telah terverifikasi dalam data K2 Provinsi Papua Barat. “Mekanisme pengangkatannya akan diatur di dalam perdasus,” imbuhnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM

 

Tinggalkan Balasan