Kepala bagian Pemerintahan Umum, Biro Pemerintahan Setda papua Barat, DR. Baesara Wael

Pelantikan Bupati/Wabup Sorsel, Kaimana dan Fakfak Pertengahan Maret

MANOKWARI, Cahayapapua.com Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sorong Selatan, Kaimana dan Fakfak, direncanakan akan digelar pada pertengahan bulan Maret ini. Sementara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni akan digelar bulan Juni 2016 mendatang.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum, DR. Baesara Wael menyatakan, dokumen administrasi ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, saat ini sedang dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) pelantikan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

“Informasi dari Kementerian, ada 100 lebih pasangan bupati dan wakil bupati terpilih yang akan menggelar pelantikan serentak tahap ke dua bulan maret ini, saat ini, kementerian sedang memproses SK Bupati dan Wakil Bupati terpilih tiga kabupaten dari empat kabupaten peserta pilkada yang belum melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati oleh Gubernur Papua Barat,” ujar Baesara di ruang kerjanya, Selasa (1/3/2016).

Ia mengungkapkan, setelah SK Bupati dan Wakil Bupati diterbitkan, selanjutnya, kementerian akan menyusun jadwal pelantikan serentak tahap kedua, terhadap bupati dan wakil bupati terpilih di masing-masing ibukota provinsi.

“Setelah itu, baru kementerian bisa keluarkan jadwal pelantikan, seperti pelantikan lima bupati dan wakil bupati yang telah dilantik oleh bapak gubernur, itukan dibuat RDG (radiogram) Mendagri, tentang jadwal pelantikan serentak, jadi semua sama” kata Baesara menjelaskan.

Soal waktu dan tempat pelaksanaan pelantikan diibukota provinsi, ditentukan oleh gubernur. “Yang pasti, berkas dari pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dari Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak, sudah masuk di kementerian, jadi sampai sekarang, kami menunggu dari kementerian tetapkan tanggal pelantikan,” jelas Baesara.

Sementara pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten Teluk Bintuni, direncanakan akan digelar secara serentak pada pelantikan tahap ke-tiga.

Ia menuturkan, setelah putusan sidang perkara sengketa Pilkada kabupaten Teluk Bintuni yang digelar oleh Mahkama Konstitusi belum lama ini di Jakarta, telah memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) disalah satu kampung di daerah itu.

“Jadi kita tunggu saja, kalau memang pemberkasan Teluk Bintuni terlambat dari jadwal pelaksanaan pelantikan yang diterbitkan Kemendagri, di minggu kedua atau ketiga Maret, maka, Bintuni akan masuk pada pelantikan serentak tahap ke-tiga bulan juni mendatang,” kata Baesara. | RIZALDY|EDITOR : BUSTAM

 

4 comments

  1. Trima kasih infonya. Saya menunggu info lanjutan sk mendagri utk pelantikan bupati fakfak

  2. Sayang…..masyarakat…perlu diberi pemahaman swcara baik…sehingga pemerintahan dpt berjalan masyarakat diperhatikan kesejahteraan mereka….kita semua berdoa dan tetap mendukung persiapan pelantikan bupati ff kaka mocha bram…baju bersama membangun negeri kita Tuhan akan hitung semua apa yang kita buat demi rakyat ini….amin..swlamat sukses buat kaka mocha bram…

  3. Pemprof coba kembali melihat permasalahan kabupaten kaimana saat pasca pelantikan sampai sekarang….
    Saya kira ini waktunya buka”an agar yg tersembunyi dapat terungkap demi kesejahteraan masyarakat. Karna dari hasil konsulidasi yg saya lakukan, ternyata pak gubernur salah mengambil tindakan pelantikan tanpa melihat pokok permasalahan

  4. Saya mendapatkan banyak skli bukti yang akurat, mulai dari pemberhentian ketua kpu kabupaten kaimana dengan sadis, sampai ada pasangan calon yang di loloskan pada saat kampanye telah usai, adapun pemberkasan kandidat yg dimanipulasi serta penembakan terhadap kantor catatan sipil kabupaten kaimana oleh oknum bupati yg di lantik oleh gubernur provinsi papua barat. Hukum sangat lemah untuk mengadili org yang berduit, itulah kata yg dapat di pakai.
    Aturan pemilu kada dapat di mainkan sesuka hati asal ada uang, kesaksian seorang warga yg menyatakan bahwa kuasa hukum dari sioknum menunjukan selembar surat suara yang masih baru, sedangkan pada saat itu surat suara belum di cetak, negara ini bukankah negara hukum????.
    Lantas dimana hukumnya??????

Tinggalkan Balasan