Kantor gubernur Papua Barat baru yang terletak di Arfai Gunung, Manokwari. Setelah diserahkan pada pertengahan Februari lalu, penyerapan APBD Papua Barat tahun 2016 belum mencapai 1 persen.

Aturan Baru, Realiasi Anggaran Dilaporkan Tiap Bulan

MANOKWARI, Cahayapapua.com Pemerintah menerapkan aturan baru untuk mengukur penyerahan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tiap satuan kerja perangkat daerah ditahun ini.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Papua Barat, Abia Ullu, mengatakan, tahun ini laporan realisasi anggaran (LRA), yang juga dipakai untuk mengukur penyerapan anggaran, harus dilaporkan tiap bulan.

“Tidak seperti tahun sebelumnya yang dilaporkan per tiga bulan,” kata Abia Ullu yang ditemui baru-baru ini di halaman kantor gubernur Papua Barat, Arfai Gunung.

Abia mengatakan, LRA tahun ini mulai dilaporkan terhitung sejak Februari, mengingat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Papua Barat baru diserahkan kepada SKPD pada pertengahan Februari.

“Januari itu (laporannya) kosong. Februari, hitung-hitung saya juga baru belanja pegawai,” kata Abia ketika ditanya soal LRA yang sudah disampaikan SKPD kepada BKAD.

Lebih jauh Abia mengatakan, sejumlah SKPD sampai saat ini belum menjalankan program kegiatan seperti yang tertuang dalam DPA, karena masih akan mengikuti rapat koordinasi yang melibatkan seluruh SKPD dilingkungan pemerintah Papua Barat.

“Ada juga SKPD yang jabatan kepala dinasnya masih kosong, sehingga menunggu jabatan tersebut terisi untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat pengguna anggaran,” tambah Abia.

Selain itu, menurut Abia, penyerapan anggaran 48 SKPD di Papua Barat yang belum optimal, juga disebabkan karena masih sibuk mengurus administrasi program dan kegiatan.

Sementara itu penyerapan anggaran sesuai laporan yang sudah masuk di meja BKAD seperti disampaikan Abia, baru mencapai 1 persen dari total APBD Papua Barat tahun 2016 yang mencapai Rp. 6,9 triliun. |ARIF TRIYANTO

Tinggalkan Balasan