Ilustrasi Sidang Kasus Dugaan Korupsi

Bendahara LPI 2013 Akui Pakai Anggaran Tak Sesuai Peruntukan

MANOKWARI, Cahayapapua.com Bendahara Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) wilayah Papua Barat tahun 2013, Saflin Lamboli, mengaku menggunakan anggaran LPI tidak sesuai peruntukan.

Saflin mengakui hal itu dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana LPI tingkat SMA dan Perguruan Tinggi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat, Manokwari, Selasa (1/3/2016).

Saflin merupakan Staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat yang dijerat dalam penyalahgunaan dana LPI Papua Barat tahun 2012 tingkat provinsi senilai Rp. 48 juta.

Dalam persidangan ia bercerita soal tuduhan penyalahgunaan 48 juta itu. Bahwa setelah LPI selesai, ia mendampingi peserta Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (Popnas) ke Balik Papan dan dititipkan pada sebuah penginapan.

Belakangan ternyata ada tunggakan biaya penginapan. Karena diperlukan secara mendadak ia kemudian menghubungi kepala dinas, namun karena tidak tersambung, ia akhirnya melakukan kontak ke bendara dinas pemuda dan olahraga, lalu dikirimkan uang senilai Rp. 48 juta.

Ia mengaku tahu uang itu merupakan biaya LPI tingkat SMA dan Perguruan Tinggi yang tidak sempat digelar, namun secara pasti berasal dari pos SMA atau Perguruan Tinggi ia tak tahu pasti.

Didepan hakim meski mengakui bersalah karena menggunakan anggaran tak sesuai peruntukan, Saflin menyatakan telah mengembalikan kerugian tersebut ke negara.

Selain soal 48 juta itu, dalam persidangan, juga terungkap kalau Saflin pernah mengambil Rp. 20 juta anggaran LPI tingkat SMP untuk membiayai over bagasi atlet panahan. Saat itu Papua Barat merupakan tuan rumah iven panahan nasional yang mengundang 18 provinsi.

Saflin mengaku uang merupakan sisa Rp. 300 juta yang ia kelola sebagai bendahara LPI tingkat SMP. Nah dari Rp. 20 juta ia mengaku dipakai untuk biaya over bagasi, sementara Rp. 3 juta telah dikembalikan ke negara. Ia berasumsi anggaran yang ia pakai itu nantinya bisa diganti melalui anggaran cabor panahan dalam APBD tahun berikutnya. Sayangnya hal itu tidak terwujud.

“Yang saya pakai untuk membayar over bagasi perlengkapan atlet panahan waktu itu sebesar Rp 17 Juta. Sisanya Rp 3 juta saya kembalikan ke bendahara dinas,” ujar dia di depan hakim. Ia kemudian menunjukkan bukti pembayaran over bagasi.

“Langkah itu saya ambil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan citra Papua Barat sebagai tuan rumah,” tambahnya.

Soal penggunaan anggaran selain 20 juta diakui telah dibuat dalam laporan pertanggungjawaban.

Setelah mendengar keterangan terdakwa, Majelis Hakim yang diketuai Alexander J Tetelepta menunda sidang pada Selasa pekan depan dengan agenda tuntutan. |HENDRIK AKBAR

Tinggalkan Balasan