Ermawati Siregar

Hanya Satu Perusahaan Tangguhkan UMP 2016

MANOKWARI, Cahayapapua.com- Setelah ditetapkan pada 22 Oktober 2015, Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2016 meningkat menjadi 8 persen dari Rp. 2. 180.000 menjadi Rp. 2.237.000. Dalam realisasinya masih banyak perusahaan yang belum terima dan melakukan penanguhan.

Menurut Kabid Hubinsyaker dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Ermawati Siregar, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/3/216), mengatakan efektif pemeberlakukan UMP berlaku sejak 1 Januari 2016. Namun dari ketepatan waktu pelaksanaan tersebut sampai dengan saat ini perusahaan yang baru memasukan penangguhan ke Dinas baru satu perusahaan yaitu dari PT Hendrison Arar Sorong.

“Perusahaan tersebut melakukan penangguhan pemabayaran upah UMP selama enam bulan, nantinya bulan ketujuh baru mereka efektif melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan SK Gubernur 561/198/10-2016,” kata Ermawati Siregar kepada Cahaya Papua.

Sementara untuk pelaksanaannya di toko atau sektor lain, Ermawati mengakui belum turun kelapangan secara oeprasional karena terkendala dengan anggaran operasional yang baru turun.

“Direncanakan bulan Maret pengawas ketenagakerjaan akan turun untuk melihat pemberlakukan Upah tersebut yang ditetapkan 2,180.000 apakah sudah berjalan atau belum,” jelanya.

Pasalnya, jika nantinya dilapangan ditemuka ada indikasi tidak dibayarkan sesuai dengan SK tersebut. Pihak dinas akan melakukan suatu pembianaan untuk perusahaan tersebut. Dalam pembinaannya akan dicari tahu apa kendalanya, karena sebelumnya sudah diberikan ruang untuk penangguhan.

“Jika ada perusahaan yang tidak membayar upah sesuai dengan SK gubernur, Sesuai dengan perintah Undang-Uandang No. 13 tahun 2007, akan diberikan pembinaan hingga sampai sanksi tegas yaitu tindak pidana, ” tegas Ermawati.

Ia mengatakan, disampaing belum turun ke lapangan sampai dengan saat ini, pihaknya juga belum mendapat ada laporan dari kabupaten/kota mengenai adanya perselisihan pembayaran UMP ataupun pengaduan dan konflik. Sehingga pemerintah menganggap upah berjalan sesuai dengan SK gubernur.

“Soal ketakutan pakah pekerja takut mengadu mungkin iya mungkin jg tidak, nanti pada saat inspeksi kita akan menemukan dilapangan,” pungkasnya.

Ia menambahkan, direncanakan bulan Maret minggu ketiga tim dari Dinas akan turun ke lapangan khusus di kabupaten Manokwari. Saat ini pihaknya masih mempersiapkan anggaran dan persiapan lainnya. |ARIF TRIYANTO

 

Tinggalkan Balasan