Peserta pelatihan implementasi keuangan desa.

Penggunaan Dana Desa Harus Sesuai Prosedur

KAIMANA, Cahayapapua.com–Banyaknya dana pembangunan yang mengalir langsung ke kampung menuntut aparatur pemerintahan kampung harus memahami secara baik sistim pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar. Dana pembangunan yang langsung dialokasikan ke kampung-kampung tidak asal digunakan tetapi harus mengikuti mekanisme atau prosedur pengelolaan anggaran sehingga selain mudah dipertanggungjawabkan, juga tidak berdampak hukum bagi pengelola dalam hal ini aparat kampung.

Demikian Kepala Dinas Perindagkop UMKM dan Penanaman Modal Kaimana, Martinus Furima, SE ketika mewakili Pemerintah Daerah membuka kegiatan Pelatihan Implementasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) bagi Aparatur Pemerintahan Kampung se-Kabupaten Kaimana bertempat di Gedung Serba Guna SMA Negeri I Kaimana, Selasa (1/3/2016).

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupateng Kabupaten Kaimana ini menghadirkan 4 instruktur dari BPKP Provinsi Papua Barat. Menurut Furima, pelatihan implementasi Siskeudes ini sangat penting bagi aparatur pemerintahan kampung yang tersebar pada 84 kampung se-Kabupaten Kaimana agar pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku serta tidak menimbulkan dampak hukum dikemudian hari.

Dalam kegiatan ini Martinus Furima juga secara khusus meminta kepada panitia kegiatan agar dengan waktu pelatihan yang terbatas selama dua hari, diusahakan memaksimalkan kegiatan praktek sehingga peserta bisa langsung belajar bagaimana mekanisme atau prosedur yang benar dalam pengelolaan dana desa. Pelatihan ini lanjutnya, diharapkan menjadi modal awal bagi aparatur pemerintahan kampung untuk memahami prosedur anggaran karena jika salah dalam pengelolaannya maka tidak menutup kemungkinan akan banyak aparatur kampung yang masuk penjara akibat tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

“Banyak dana mengalir ke kampung. Mengalir ke kampung itu bukan berarti asal digunakan tetapi bagaimana pengguna anggaran itu mengetahui tentang prosedur. Kalau dari 84 kampung dengan rata-rata dana 1 Miliar ini tidak mengetahui prosedur penggunaan anggaran maka bisa-bisa semua masuk penjara karena tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Makanya pelatihan ini penting untuk diikuti supaya jangan hal buruk itu terjadi. Dana yang ada harus dipakai sesuai prosedur dan peruntukannya. Kalau penggunaannya bagus maka Kaimana pasti bisa meraih WTP lagi,” ingatnya. (ISA)

Tinggalkan Balasan