Amus Atkana, Ketua KPU Papua Barat

KPU DORONG RAPERDASUS PILKADA SEGERA DISELESAIKAN

MANOKWARI, Cahayapapua.comRancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur-wakil gubernur/bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota mendesak disahkan.

Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana mengatakan Raperdasus tersebut perlu diselesaikan agar dapat digunakan pada pelaksanaan Pilkada di provinsi Papua Barat tahun 2017 mendatang.

“Terutama pilkada gubernur. KPU meminta, agar DPR (Papua Barat) dan Majelis Rakyat Papua provinsi Papua Barat segera memproses Raperdasus tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum,” kata Amus, Jumat (4/3/2016).

Harmonisasi Undang-Undang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada di Papua Barat yang memiliki kekhususan. Didalam UU Otsus menghendaki calon gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. Selanjutnya, usia minimal 30 tahun serta memiliki jenjang pendidikan minimal strata satu (S1). Point krusial pada pelaksanaan pilkada Papua Barat adalah kriteria orang asli Papua.

Menurut Amus, penyelesaian dan pengesahan perdasus menjadi urgen sebab waktu kerja MRP Papua Barat segera berakhir pada 12 April mendatang. Dia mengatakan, Raperdasus Pilkada ini harus diselesaikan sebab tahapan pilkada gubernur akan dilaksanakan pada bulan April mendatang.

“Soal kriteria orang asli papua. Syarat-syarat umum yang sudah ada di dalam UU Otsus itu akan dipedomani dalam menyelenggarakan Pilkada. Mendetail soal kriteria orang asli Papua itu menjadi domain MRP Papua Barat dan DPR Papua Barat. Publik yang akan menilai legal standing soal kriteria orang asli Papua sudah terakomodir atau belum,” ujar dia.

Keseriusan pemerintah provinsi Papua Barat, DPR dan MRP menjadi modal untuk mempercepat pembahasan perdasus tata cara pelaksanaan pilkada. Apakah dapat dipakai atau tidak pada pilkada nanti

Diakuinya, persoalan Raperdasus Pilkada ini sempat disinggung dalam diskusi bersama lima daerah yang memiliki kekhususan beberapa waktu lalu di Aceh. Tak banyak yang disampaikan karena, KPU sendiri tidak terlibat dan belum mendapat referensi soal sejauh mana regulasi itu telah diproses di tingkat daerah.

Amus menambahkan, semangat Otsus telah menggema. Ini dapat dilihat dari proses menetapkan jabatan ketua DPRPB. Sama halnya, ini pun bisa terjadi saat KPU menetapkan syarat calon gubernur-wakil gubernur.

“Jangan sampai masyarakat tidak paham dan dipolitisir bisa timbulkan kekacauan. Ini yang ditakutkan. Sedangkan legal standingnya pun belum ada. Kalau ada kami pakai. Kalau tidak ada mau diapa,” tandasnya. |RASYID FATAHUDDIN

Tinggalkan Balasan