Mujianto

Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Diminta Serius Urus Sampah

MANOKWARI, Cahayapapua.com Bupati dan Wakil Bupati Manokwari diminta prioritaskan pengelolaan sampah rumah tangga dengan melakukan kajian ulang terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan sampah kota di Manokwari sebagai ibukota provinsi, sekaligus untuk mendorong Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.

Hal itu diutarakan, Coordinator Concervation International Indonesia Secretariat PHS Manokwari, Mujianto, di halaman kantor Gubernur Papua Barat, belum lama ini.

“Khusus berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Manokwari, sekaligus berkaitan dengan implementasi Provinsi Papua Barat, sebagai Provinsi Konservasi, saya kira, kedepan Kota Manokwari harus serius berbenah terutama dalam pengelolaan sampah,” ujar mantan Direktur LSM Perdu Manokwari.

Menurut Muji panggilan akrab Mujianto, Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dihari pertama menjalankan tugas telah menunjukan keseriusannya dalam pengelolaan sampah dikota Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat.

“Saya kira itu komitmen yang sangat bagus, Papua Barat, sebagai Provinsi Konservasi, kedepan, harus ada kerja sama berbagai pihak untuk memperbaiki penanganan tatakelola sampah di kota ini,” kata Muji.

Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik, harus didukung oleh kecukupan sarana, termasuk armada angkutan sampah, penyediaan bak trolli yang memadai.

Perlengakapan penunjang keselamatan kerja berupa pakaian seragam (catelpak, sepatu bot, sarung tangan, masker dan helm) juga harus disediakan, sehingga dapat melindungi petugas dari bakteri maupun racun yang tercampur sampah.

Selain itu, ia juga berharap agar, pengumpulan sampah rumah tangga, dapat menggunakan fasilitas motor bak sampah, sehingga memudahkan pengumpulan sampah rumah tangga dari-rumah ke rumah, selanjutnya dikumpulkan di bak penampung yang terletak di tempat pembuangan sementara.

Ia berpendapat, kedepan pengelolaan sampah, mestinya telah menggunakan tekhologi daur ulang sampah, dimana langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah adanya kesepahaman antara para pihak yang difasilitasi oleh instasi tekhnis untuk mengkaji kembali regulasi tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Manokwari.

“Kalau para pihak sudah saling sepakat melakukan kajian terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, bila perlu dilakukan revisi, maka segera direvisi,” ujar Muji.

Setelah didapati kesepakatan antara para pihak, lanjut Praktisi Lingkungan ini, melangkah ke fase berikutnya, adalah penataan kelembagaan, anggaran, personil dan program-program strategis.

“Menurut saya, itulah hal yang menjadi urgen sekarang, dan harus dilakukan segera, sehingga menarik kesediaan masyarakat untu membayar retribusi,” pungkas dia.| RIZALDY

Tinggalkan Balasan