Ilustrasi

Pasca Demo Pilkada, DPRD Bintuni Langsung Rapat Internal

BINTUNI, Cahayapapua.com Sikapi aksi demo yang mendesak agar penjabat Bupati Teluk Bintuni tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Moyeba, Kamis (3/3) siang anggota DPRD langsung menggelar rapat internal usai menerima pendemo.

Ketua DPRD Teluk Bintuni, Simon Dowansiba mengaku akan membahas secara internal aspirasi masyarakat tersebut. “Sementara kami akan bahas dulu, apakah kami bentuk pansus atau bentuk apa. Kami sementara bahas dulu, karena masyarakat sampaikan aspirasi kepada kami,” ujarnya saat dikonfirmasi sebelum memasuki ruang rapat.

Menurutnya inti dari aspirasi masyarakat tersebut adalah terkait Pilkada ulang atas dasar keputusan MK. “Silahkan masyarakat mau demo atau apa. Pada prinsipnya kita jalankan sesuai mekanisme, kami juga membahas melalui mekanisme,” katanya.

Rapat internal DPRD membahas aspirasi yang disampaikan para pendemo berlangsung selama kurang lebih dua jam. Sedikitnya ada tujuh poin aspirasi yang disampaikan massa, diantaranya meminta kepada penjabat Bupati Teluk Bintuni menjaga netralitasnya sebagai kepala daerah dan juga netralitas sebagai PNS. Sama halnya dengan KPU dan Panwaslu beserta jajarannya.

Pendemo juga mendesak agar DPRD segera membentuk pansus untuk menfasilitasi semua tokoh adat bertemu dengan Gubernur Provinsi Papua Barat. Wakil Ketua II DPRD Teluk Bintuni, Dan Topan Sarongallo saat dikonfirmasi usai rapat internal menegaskan bahwa dewan tidak akan membantuk pansus (panitia khusus) terkait aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran.

Mengingat Pansus Dewan bisa dibentuk jika ada masalah yang sifatnya sangat urgensi, meski demikian Topan berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Gubernur.“Kami tidak akan membentuk pansus terkait hal ini. Alasannya pansus bersifat prinsip, ketika ada temuan-temuan atau menyangkut dengan kepentingan yang bersifat prinsip. Tapi menyikapi pernyataan sikap dari pendemo, dewan sebagai representatif masyarakat tetap melanjutkan itu kepada Gubernur,” jelasnya.

Ia menuturkan bahwa Dewan secara internal telah membahas aspirasi pendemo terkait pelaksanaan Pilkada Ulang di Moyeba Distrik Moskona Utara. Namun dari konteks kewenangan DPRD tidak berwenang untuk menjawab aspirasi yang dilontarkan para pendemo, apalagi terkait dengan kinerja Penjabat Bupati Teluk Bintuni, Ishak Hallatu.

“Persoalannya dalam kewenangan penjabat Bupati adalah penjabat yang disetujui oleh Presiden melalui Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Penjabat bupati tidak dipilih oleh masyarakat, melainkan hanya melanjutkan kekosongan. Kami tidak ingin menjawab pernyataan sikap dari pihak pendemo, tapi biarlah pihak yang berwenang dalam hal ini Gubernur untuk menjawab itu,” pungkasnya. |ARI MURTI

 

Tinggalkan Balasan