Kepala Kantor Wilayan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Midden Sihombing

Daya Serap Anggaran di Pemprov PB Memprihatinkan

MANOKWARI, Cahayapapua.com–Daya serap Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap APBN 2016 sangat rendah. Hingga bulan ketiga 2016, pencairan APBN bahkan belum mencapai standar yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pelaporannya juga tidak tepat waktu.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Midden Sihombing mengatakan, indikator rendahnya daya serap anggaran di Pemprov dapat dilihat dari total belanja dan data kontrak yang dilaporkan satuan kerja Pemprov ke pihaknya.

Hingga tanggal 3 Maret lalu, laporan tersebut menunjukkan bahwa belanja barang baru mencapai 3,90 persen dan belanja modal sebesar 6,91 persen. Hanya belanja bantuan sosial yang cukup yaitu 25,43 persen.

Sementara data kontrak yang sudah dilaporkan sangat kecil yakni di bawah 5 persen, atau dibawah standar yang ditentukan pemerintah pusat yaitu 7persen per bulan.

Lambannya pengiriman data kontrak oleh Satker kemungkinan terjadi karena para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mempunyai rencana kegiatan yang baik.

“Seharusnya KPA membuat target per triwulan dan per semester yang diterjemahkan dalam rencana kegiatan. Tetapi kalau kita lihat, sedikit sekali KPA yang membuat target padahal sering kami imbau,” ungkapnya.

Pelaporan dari masing-masing satuan kerja juga masih bermasalah terutama mengenai ketepatan waktu. Menurut data yang ditunjukkan Sihombing, kontrak yang terlambat di bawah 10 hari sebanyak 27 persen, di atas 10 hari hampir mendekatai 60 persen, sedangkan yang tepat waktu hanya 13 persen.

Ada dua kemungkinan, kata Sihombing yang menjadi penyebab keterlambatan pelaporan.

Pertama, sudah dilakukan lelang tetapi datanya tidak dikirim ke KPPN. Atau, kedua, belum dilakukan lelang sama sekali sehingga belum ada kontrak. Melihat data-data ini, Sihombing berujar, “sangat memperihatinkan.”

Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama untuk mendorong pemimpin daerah mulai gubernur sampai bupati agar memantau pencairan dana DIPA. Termasuk melakukan pengawasan agarpenyusunan laporan lebih tepat waktu.

Urgensi penyerapan anggaran menurut Sihombing bukan soal pencairannya semata. Pencairan bermakna bahwa program pemerintah berjalan. Adapun efeknya, perekonomian masyarakat berputar cepat. |ARIF TRIYANTO

Tinggalkan Balasan