Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy

Irene : Pemerintah dan DPR RI Sepakat Lanjutkan Pembahasan DOB

MANOKWARI, Cahayapapua.com– Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy mengatakan pemerintah pusat dan DPR-RI telah menyepakati untuk menindaklanjuti pembahasan 65 DOB dan 22 DOB tambahan seluruh Indonesia.

Irene mengatakan kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR-RI dan Komite I DPD-RI 3 Maret lalu. RDP tersebut juga dihadiri daerah lain.

Menurut Irene, pembentukan DOB akan diawali dengan pembentukan daerah persiapan selama 3 tahun kemudian dilanjutkan dengan evaluasi selama tahun.

“Sesuai pasal 55 dan 56 UU 23 Tahun 2014, daerah persiapan cukup ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah,” kata Irene usai mengikuti Rampimda II DPD Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu (5/3/2016).

Menurutnya jika sejumlah daerah pembentukan ini tidak mampu menjadi DOB definitif dalam waktu tiga tahun maka pemerintah pusat berhak mengembalikan daerah tersebut ke pemerintahan induk.

Irene menerangkan ada dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan disusun oleh pemerintah dan DPR-RI, yakni, RPP tentang penataan daerah dan RPP tentang desain besar penataan daerah (Desartada) 2016-2025.

Pemerintah menurut Irene perlu menyusun RPP agar mengetahui berapa besar kemampuan pemerintah membentuk kabupaten, kota dan provinsi di seluruh Indoensia dalam waktu 25 tahun kedepan.

Dalam RPP hal-hal yang menjadi pertimbangan pemekaran menurutnya adalah keberadaan daerah konflik, daerah terluar, daerah terisolasi dan daerah yang memiliki kekhususan.

Selain itu ia mengungkap RPP juga memasukkan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap usulan calon DOB.

“Isi dari RPP itu sudah mendapat kesepakatan antara DPR dan pemerintah melalui kementerian terkait,” tambah Irene. “Akan disahkan April mendatang.”

Bakal calon gubernur Papua Barat ini mengklaim bahwa dalam pertemuan 3 Maret menegaskan bahwa tidak ada moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah.

“Sesuai UU 23 tahun 2014, usulan pemekaran daerah bisa ditempuh dengan mekanisme button up dan top down. Pada mekanisme ini, pemerintah memiliki kewenangan membentuk DOB untuk kepentingan Negara.

Ini tegas disampaikan bahwa pemerintah maupun DPR –RI tidak memberlakukan moratorium terhadap pemekaran daerah,” tandasnya.

“Pemekaran kunci kesejahteraan. Kami tidak minta macam-macam, kami minta adalah pemekaran, yang dimulai dari kampung, distrik kabupaten, kota dan provinsi. Bukan memekarkan Negara,” kata Irene.

“Usulan pemekaran daerah ini tinggal menyesuaikan dengan aturan yang baru. Syarat apa saja yang masih kurang sehingga harus dilengkapi lagi. Jadi, tidak diusulkan dari awal nanti masyarakat bisa marah,” ujarnya soal proses pemekaran sejumlah daerah di Papua Barat. |RASYID FATAHUDDIN

One comment

  1. halo kalian para politikus, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Stop pemekaran!, Orang asli Papua semakin tersisih diatas tanah Papua gara” kepentingan negara yang namanya ” Pemekaran “!!

Tinggalkan Balasan