Ketua KPU Teluk Bintuni bersama Kapolres saat rakor membahas PSU di Moyeba.

Ini Dana yang Dibutuhkan PSU di TPS I Moyeba

BINTUNI , Cahayapapua.com Untuk menjalankan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 1 TPS di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni membutuhkan biaya yang cukup besar (high cost). Pasalnya kampung tersebut merupakan salah satu daerah terisolir di daerah ini.

Kesana hanya bisa dilalui dengan transportasi udara pesawat udara berbadan kecil atau helikopter, dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam dari Bandara Steenkol Bintuni. Biaya carter pesawat menuju Moyeba terbilang cukup tinggi.

Kapolres Teluk Bintuni, AKBP. Hary Supriyono sempat menyebut biaya carter untuk helikopter dengan daya angkut sekitar 18 penumpang menelan biaya sekitar 160 juta per jam. Kondisi inilah yang menyebabkan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU di Moyeba melambung tinggi.

Ketua KPU Teluk Bintuni, Ahmad Subuh Rafideso saat dikonfirmasi mengungkap besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk PSU di Moyeba sekitar Rp 2,6 Miliar.

Ia mengakui pengeluaran terbesar untuk biaya transportasi, karena pihaknya harus mencarter pesawat sebanyak 4 hingga 6 kali penerbangan (flight) PP. Rencananya KPU akan menggunakan dua jenis alat transportasi yaitu pesawat AMA dan helikopter yang berkapasitas sekitar 10 – 15 orang.

Selain logistik Pilkada, pesawat juga digunakan untuk mengangkut aparat keamanan, komisioner KPU beserta stafnya. Pada PSU di Moyeba direncanakan juga akan dihadiri oleh anggota KPU Provinsi Papua Barat dan KPU RI.

Terkait anggaran pilkada, ia berharap agar pemerintah daerah segera mencairkan anggaran meskipun baru sebagian. Karena dana tersebut sangat diperlukan, khususnya untuk mencarter pesawat serta pembuatan logistik pemilu.

Senada dengan KPUD, Ketua Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Corneles Trorba juga mengajukan anggaran sebesar satu milyar lebih. Anggaran itu sebagian besar digunakan untuk mencarter pesawat menuju Moyeba. Selain pihaknya, akan hadir Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Diakui pengajuan anggaran untuk Panwaslu telah dilakukan sekitar seminggu yang lalu kepada pemerintah daerah. Pada pelaksanaan PSU, ia berharap masyarakat dapat memilih sesuai pilihannya tanpa ada unsur intimidasi. Karena ketentuan dari MK, pelaksanaan PSU di Moyeba harus menganut prinsip LUBER (langsung umum dan bersifat rahasia).

Kapolres Teluk Bintuni, AKBP. Hary Supriyono menambahkan, dana yang dibutuhkan sekitar Rp. 500 juta. Ini diluar dari biaya transportasi untuk mobilisasi pasukan menuju Moyeba, karena telah ditanggung oleh pemda.

Menurutnya pelaksanaan PSU di Moyeba juga akan dipantau oleh pihak Polda Papua Barat.“ini hanya pengamanan, transportasi sudah dari pemda,” akunya.

Terkait potensi aksi demonstrasi menjelang pelaksanaan PSU di Moyeba, Kapolres menilai hal itu boleh saja dilakukan selama mengikuti peraturan yang berlaku. Dan pihaknya siap melakukan pengamanan terkait adanya aksi-aksi demo tersebut.“Yang tidak boleh adalah anarkis, kita sudah tahu siapa aktor intelektual. Kita tetap berdiri di depan untuk mengamankan,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun media ini, , alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU 1 TPS di Moyeba jika ditotal mencapai Rp. 4,1 Miliar. Sumber anggaran itu berasal dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016. |ARI MURTI

 

Tinggalkan Balasan