Rudi F. Timisela

Legislator Saran 80 Persen Dana Otsus Dikelola Kabupaten/Kota

MANOKWARI, Cahayapapua.com—-  Anggota Fraksi Golkar DPR Papua Barat (DPRPB), Rudi Timisela menyarankan, 80 persen dana otonomi khusus atau Otsus yang diterima Papua Barat, diserahkan kepada kabupaten/kota.

“Prosentasi pembagian dana Otsus antara pemerintah provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota idealnya adalah 80 : 20. 80 persen untuk kabupaten/kota 20 persen sisanya provinsi. Karena, masyarakat itu bukan di provinsi,” kata Rudi, Selasa (12/4).

Dia menyebutkan persoalan ini sudah pernah menjadi perdepatan antara legislatif dan eksekutif. Pemerintah Papua Barat menolak dengan alasan, pemerintah di kabupaten/kota tidak semua tertib dalam melaporkan penggunaan dana Otsus.

Laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Otsus yang dilakukan kabupaten/kota masih sering terlambat.

Dengan menggunakan skema 80 : 20 persen, lanjut Rudi, fungsi pengawasan harus dipertegas di dalam pasal-pasal pada perdasus pengelolaan dana Otsus termasuk sanksinya.

“Kita berikan tanggungjawanb kepada bupati/walikota untuk mengelola dana Otsus sektor prioritas. Sehingga sisa waktu yang ada ini pembangunannya bisa terfokus. Soal besarannya, ini butuh political will gubernur,” ujar Rudi lagi.

Dia mengatakan, prosentasi pembagian dana Otsus saat ini sebesar 70 : 30 hanya menggunakan peraturan gubernur (pergub). Dengan melihat usia provinsi Papua Barat.

Maka, pengelolaan dana Otsus perlu diatur dalam satu regulasi yakni, peraturan daerah khusus. Di dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2015 lalu.

Pemerintah provinsi Papua Barat telah mengajukan raperdasus pengelolaan dana Otsus. Meksi demikian, rancangan tersebut dipertimbagkan lagi sehingga ditarik kembali oleh gubernur.

“Kami apresiasi tentang raperdasus tersebut. Raperdasus pengelolaan dana otsus tersebut agar segera diserahkan kembali sehingga dapat ditetapkan di dalam propemperda tahun 2016,” tandasnya.

Rudi mengemukakan, ketika raperdasus pengelolaan dana Otsus telah ditetapkan dan disahkan, pemerintah provinsi Papua Barat dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota.

Bisa memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat asli papua. ”Semoga ini bisa terlaksana pada kepemimpinan gubenur/wakil gubernur yang baru,” pungkasnya.

Dia mengatakan, skema pembagian dana Otsus tersebut dalam rangka memaksimalkan keterlibatan pemerintah provinsi dalam hal pembiayaan di tingkat kabupaten/kota.

Dengan harapan, ini akan bermuara pada percepatan dan pencapaian target pembanguan di sejumlah daerah yang masih masuk dalam klasifikasi daerah-daerah tertinggal.

Disisi lain, ini juga untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih program maupun mencegah terjadi mis-komunikasi antara provinsi dan kabuapten/kota.

Sebab, DPRPB sering menerima laporan dan keluhan bahwa, ada kegiatan yang dilakukan tanpa koordinasi yang jelas. Pemerintah di kabupaten/kota hanya menjadi penyedia data. Bukan pelaksana pembangunan.

“DPR juga mengalami kesulitan melaksanakan pengawasan sampai ke titik-titik sasaran karena tidak didukung dengan data. Kita hanya berharap data dari kabupaten/kota yang juga tidak lengkap,” pungkasnya. (ALF)

 

Tinggalkan Balasan