RSUD Teluk Bintuni

Teluk Bintuni Siapkan Perda Tarif RSUD

BINTUNI, Cahayapapua.com— Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tarif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Bintuni hingga saat ini masih menjadi pertimbangan DPRD.

Direktur RSUD Teluk Bintuni Eka W. Suradji mengatakan, Raperda tersebut sudah disampaikan kepada DPRD dan masih dalam tahapan pertimbangan karena direncanakan masih akan dilakukan sosialiasi dan diskusi bersama dengan DPRD.

Dikatakan, Raperda tarif rumah sakit ini diharapkan bisa selesai dibahas dan segera disahkan tahun ini sehingga penetapan dokumen tarif rumah sakit menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum mengingat pemerintah dan juga legilatif sudah sepakat bahwa Perda tarif ini sangat perlu untuk mengatur tarif dan juga PAD daerah.

Ditanya soal besaran tarif, ia mengaku besaran tarif perpelayanan sesuai dengan dokumen akademis yang sudah disiapkan sejak tahun 2013. Dan sudah dihitung oleh konsultan, yang ahli menghitung tarif.

Dia mengharapkan agar masyarakat itu mengerti bahwa dengan adanya perda tarif ini tidak berarti pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah itu akan menjadi hilang.

“Perda itu adalah satu alat hukum yang setiap rumah sakit harus punya, dia akan mensuplemen pelayanan bebas biaya itu akan menjadi dasar bilamana ada pelayanan pelayanan yang bebas biaya, misalnya medical check up yang kesulitannya kita harus membuat MOU sementara kalau ada perda tarif MOU tidak perlu dibuat,” katanya.

Kata dia, Perda tarif juga akan menyokong pelaksanaan sistem jaminan kesehatan nasional seperti JKN dengan mendorong masyarakat yang selama ini pembiayaan kesehatannya ditanggung pemerintah untuk menjadi peserta JKN, sehingga pada akhirnya tarif rumah sakit ada tetapi pembiayaannya tetap dari pemerintah. Kepesertaan JKN di Bintuni yang sudah mencapai 50 ribu jiwa.

“Kalau Perda sudah jadi maka biaya pasien akan ditanggung pemerintah, namun hal ini  tentunya perlu sosialisasi kepada masyarakat andai kata belum punya kepesertaan JKN mereka bisa dapat, kalau tidak mampu bayar bisa dorong dari pemda, hanya saja perlu partisipasi masyarakat untuk sama-sama memahami bahwa ini penting karena beban biaya tidak bisa diterapkan tanpa dokumen yang jelas,” katanya lagi.

Asisten III Bidang Ekonomi Setda Teluk Bintuni Sri Utami Widiyaningsih usai menggelar pertemuan dengan pihak rumah sakit menyampaikan Perda tarif ini akan tetap didorong pemerintah untuk segera disahkan.

“Ini tentunya lebih baik karena dengan demikian bisa memperjelas soal tariff, juga secara langsung mengajak masyarakat untuk segera mendaftar sebagai peserta JKN yang nantinya akan ditanggung pemerintah,” kata dia.

Pasalnya, Perda tarif ini nantinya akan berhubungan dengan BPJS, yakni biaya pengobatan yang akan diklaim BPJS sehingga diharapkan semua masyarakat harus menjadi anggota JKN.

“Perda silahkan disahkan, tapi itukan hanya untuk PAD, sementara yang mengklaim BPJS bukan masyarakat yang membayar sendiri. Jadi tetap masyarakat akan gratis.

Untuk kepesertaan mandiri tetap ditarik premi. Untuk yang tidak mampu, dibayar pemerintah melalui dinas sosial. Yang harus jelas adalah mana yang golongan miskin, tidak mampu dan peserta yang mampu,” jelasnya.

Sementara itu, ditanya soal kepesertaan JKN di wilayah pedalaman Sri mengakui memang masih banyak warga pedalaman yang belum faham dan mengerti, namun hal ini menurut dia tidak akan dibiarkan oleh pemerintah. (ART)

Tinggalkan Balasan