13 Tahun Menunggu, Akhirnya Kaimana akan Miliki Kejari

KAIMANA, CAHAYAPAPUA.com—– Tiga belas (13) tahun lamanya sejak berdiri menjadi kabupaten defenitif, Kabupaten Kaimana belum memiliki lembaga hukum yang disebut Kejaksaan Negeri.

Alhasil untuk menyelesaikan urusan administrasi ataupun persoalan hukum yang berkaitan dengan tugas kejaksaan selama ini, Pemerintah dan masyarakat Kaimana harus ke Kabupaten Fakfak yang merupakan induk dari Kabupaten Kaimana sebelum dimekarkan.

Penantian panjang warga Kaimana akan hadirnya Kantor Kejaksaan Negeri akan segera terjawab. Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Rilke Jeffri Huwae, SH,MH saat hadir melakukan sosialisasi tugas dan fungsi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Tingkat Daerah (TP4D) di Kaimana, Selasa (14/6/2016) lalu mengatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Kantor Kejaksaan Negeri di Kaimana.

“Kami sedang persiapkan Kejaksaan Negeri di Kaimana. Ini daerah otonomi yang punya prospek kemajuan dan sangat menjanjikan. Karena itu saya minta agar Pemerintah Daerah tetap berkoordinasi agar Kejaksaan Negeri. Selain itu kami juga berharap kehadiran TP4D di Kaimana bisa membantu Pemerintah Daerah mensukseskan seluruh program pembangunan,” ujar Kajari.

Terkait TP4D, Kajari menjelaskan, TP4D merupakan lembaga yang bertugas mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan tugas pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. Juga bertugas memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, melakukan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Lembaga ini juga akan bersama-sama pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan, serta melaksanakan penegakan hukum ketika menemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara. (ISA)

Tinggalkan Balasan