Rapat koordinasi PJN I satker Manokwari, BBPJN X dengan pengusaha asli Papua yang tergabung dibeberapa asosiasi pengusaha Asli Papua.

BPJJN dan Pengusaha Asli Papua Bahas Evaluasi hingga Akuntabilitas Proyek

MANOKWARI, Cahayapapua.com–– Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN) X, Provinsi Papua Barat, Kamis (21/4/2016) menggelar rapat koordinasi bersama pengusaha asli Papua.

Puluhan penguasaha asli Papua dari asosiasi lokal dan nasional hadir dalam Rapat yang berlangsung di kantor BPJJN Jalan Swapen Perkebunan tersebut.

“Dalam melaksanakan program 2016, kami sudah berkoordinasi dengan para asosiasi pengusaha asli Papua supaya bisa bersama-sama terlibat dalam program,” kata Kepala PJN I Satuan Kerja Manokwari, BPJJN, Sukarman.

Pertemuan ini, sekaligus untuk memberikan gambaran tentang kondisi pelaksaan kegiatan tahun Anggaran 2016. “Manajemen harus lebih diperkuat sehinga lebih terukur, teroganisir, dan bertanggungjawab sesuai tujuan pendirian asosiasi,” katanya.

Menurutnya, penguatan manajemen dan pembinaan anggota adalah hal penting yang menjadi tanggungjawab ketua setiap asosiasi, sehingga eksitensinya tetap sesuai tujuan pendirian asosiasi.

Dia mengatakan, evaluasi secara bertahap akan dilakukan terhadap para pengusaha asli Papua dalam rangka perbaikan-perbaikan hubungan kemitraan.

Evaluasi ini bertujuan memberikan reward bagi pengusaha asli yang memiliki kinerja serta kapasitas yang baik dalam menyelesaikan paket pekerjaan

Sukarman mengimbau, para pengusaha membangun komunikasi dengan semua stakeholder untuk memaksimalkan pemberdayaan terhadap pengusaha asli Papua.

“Mungkin yang awalkan masih subkon, kita tingkatkan mungkin menjadi mainkon. Semua mengharapkan perbaikan, siapa yang melakukan perbaikan, ya kita semua termasuk para asosiasi,” ujarnya.

Dia menegaskan, asosiasi harus bisa mengarahkan anggotanya agar bisa menyelesaikan pekerjaan secara teknis, sesuai aturan, dan akuntabilitas.

“Setiap pekerjaan itu akan diaudit dari unsur internal maupun eksternal. Kita harapkan semua ini bisa berjalan,” tuturnya.

Salah seorang pengusaha, Yance Kambu mengeluhkan, paket pekerjaan yang diberika oleh BPJJN melalui sistim subkon. Sebab nilai proyek dengan pekerjaan tidak berimbang.

“Harus ada format untuk memberdayakan pengusaha asli Papua yang perlu diikat dalam aturan bersama sehingga menjadi dasar. Harus ada komitmen untuk membesarkan pengusaha asli (papua),” ujarnya.

Ketua Gapeknas Manokwari, Roby Wanggai mengatakan, pekerjaan seperti, pembangunan talud dan drainase harus diberikan kepada pengusaha asli Papua tanpa melalui sistim subkon.

“Kalau selalu subkon, kapan mau naik kelas. Begini yang kita mau minta merdeka saja. Kalau paketnya subkon, kontraktor yang baru mau masuk lewat mana,” aku kontraktor lain, Paul Mansawan.

Perwakilan, Hipmas, Valentinus Wainarissy menambahkan, pemberdayaan bagi pengusaha asli Papua sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Otonomi khusus serta Peraturan Presiden nomor 84 tahun 2012.

“Pemberdayaan pengusaha Papua harus merujuk aturan. Jika tidak dilaksanakan maka, Himpas akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kita akan praperadilan pihak balai,” pungkasnya.

Pantuan media ini, rapat koordinasi ini dihadiri oleh 4 PPK pada PJN I Manowkari. Juga dihadiri oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat.

“Beliu hadir dalam rangka mendengarkan dan mendapatkan informasi,” imbuh Sukarman.

Ketua Gapensi Kabupaten Manokwari, Yakob Yenu mengatakan, sistim rapor harus diterapkan untuk mengukur dan mengevaluasi prestasi para pengusaha asli Papua.

“Kalau tahun ini diberikan paket pekerjaan yang nilainya 250 juta, kedepannya nanti bisa tersalurkan pekerjaan dengan nilai 500 juta. Dengan demikian, ketika mendapatkan pekerjaan dengan nilai Rp.1 miliar maka, pengusaha wajib ikut proses tender,” katanya.

Yakob juga memberikan apresiasi terhadap upaya BPJJN yang telah melibatkan pengusaha asli Papua pada kegiatan proyek. Meski pelibatan tersebut masih melalui sistim subkon.

Dia mengusulkan, harus ada satu manajemen khusus untuk mengakomodir pengusaha asli Papua sehingga kedepan bisa setera dengan pengusaha lain.

Yakob menambahkan, Gapensi akan mengajak seluruh pengusaha miliki sertifikat badan usaha, minimal kualifikasi pekerjaan jalan dan jembatan sesuai dengan paket pekerjaan yang ada pada BPJJN X.

“Sehingga, paket pekerjaan yang diberikan tidak sebatas itu-itu saja. Tetapi, paket diberikan sesuai dengan kualifikasi badan usaha yang dimiliki supaya pengusaha asli Papua bisa besar,” tandasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan