Kepala Dishut PB Hendrik Runaweri.

Ribuan Kubik Kayu IPKMA Belum Kantongi Ijin Kemenhut

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Sebanyak 3.200 meter kubik kayu merbau di Kabupaten Teluk Bintuni dan 2.800 meter kubik kayu yang sama di Fakfak hasil pemanfaatan Ijin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA) belum mendapatkan ijin dari Kementerian Kehutanan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Hendrik Runaweri mengatakan, penerbitan ijin dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) harus diproses melalui sistim online.

“Kami sudah usulkan sejak pekan lalu. Kalau tidak disetujui, kayu akan kembalikan ke masyarakat untuk digunakan secara lokal saja,” kata Hendrik, Selasa (26/4/2016).

Kata Hendrik, ijin tersebut dulunya masih bisa dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan. Saat ini, ijin tersebut harus diusulkan ke pusat melalui sistim online sejak Januari 2016 lalu.

“Kami telah mengirimkan 4 pegawai untuk mengikuti diklat di Kementerian Kehutanan terkait perubahan sistim tersebut. Dinas Kehutanan bertugas melakukan monitoring,” ujarnya.

Dia mengatakan, Dinas Kehutanan juga telah menyelesaikan temuan sebanyak 20 ribu Kayu Milik PT Wukira yang diketahui tidak masuk dalam LHP (laporan hasil penebangan).

Sebanyak 20 ribu kubik kayu dari hasil olahan IPKMA dari kegiatan Stock Opname (SO). “Temuan kayu 20 ribu kubik itu sudah diselesaikan,” ujarnya.

Hendrik mengimbau, pelaku usaha, kelompok maupun masyarakat perlu mendapatkan ijin untuk mengelola hasil hutan kayu. Sebab, penebangan kayu yang tidak mempunyai ijin akan diproses hukum.

“Kalau punya ijin bisa dikendalikan. Penerimaan Negara dari pembayaran PSDH (provisi sumber daya hutan) juga bisa diperoleh. Kita harapkan bahwa pemanfaatan kayu harus berijin,” tandasnya.

Hendrik menambahkan, contoh kasus hukum yang tengah diproses adalah, penangkapan sekelompok masyarakat yang melakukan penebangan tanpa ijin dan menjual hasilnya kepada industri.

“Kalau tidak ada ijin, artinya tetap diproses. Kalau kita tidak jaga hutan bersama-sama, hutan ini akan rusak. Kelestariannya terganggu sehingga, provinsi konservasi juga tidak akan mencapai sasarannya,”pungkasnya. (ALF)

One comment

  1. ehewoda bertho

    Kelihatannya susah soalnya, jlan trans papua sj trayek lewat utara jalan di buat di selatan…. secara hukum jalan yg dibuat tidak ada izin namun tetap di lakukan…. sebenarnya ada apa di balik semua ini…. hanya dinas kehutanan prov dan balai jalan wil. Timur yg tahu….. jadi stop sdah

Tinggalkan Balasan