Ilustrasi Sidang Sengketa Pilkada

Pasca Putusan MK, Petrus Kasihiuw Imbau Warga Bintuni Bersatu

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Bupati Terpilih Teluk Bintuni, Petrus Kasihiuw menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi bukti kebenaran dalam proses hukum terhadap sengketa pilkada Kabupaten Teluk Bintuni.

“Kemanangan ini adalah milik seluruh masyarakat. Terima kasih buat Mahkamah Konstitusi yang telah mengadili seadil-adilnya, sehingga kami telah mendapat pengakuan dari sebuah proses yang panjang dan melelahkan, tetapi itulah kebenaran,” kata Petrus Kasihiuw, Jumat (29/4).

Dia berharap, kondisi kamtibmas di Kabupaten Teluk Bintuni pasca putusan MK tetap kondusif. “Siapapun yang terpilih adalah untuk masyarakat Teluk Bintuni. Jangan ada konflik antara masyarakat,” imbaunya.

Petrus Kasihiuw mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni bersatu dan bergandeng tangan dan bersama-sama membangun daerah. “Kita harus bersatu membangun Kabupaten Teluk Bintuni,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai menyayangkan keputusan Mahkamah Konstisusi (MK) yang mambatalkan penetapan rekapitulasi perolehan suara dan hasil Pilkada Teluk Bintuni tertanggal 18 Desember 2015.

Sekretaris DAP Wilayah III Doberai Zakarias Horota, berpedoman, pada pasal 18 B UUD 1945 dan UU Otsus pasal 43 ayat 1 juga UU HAM nomor 39/1996 pasal 6 ayat 1, menilai, MK telah menciderai hak-hak masyarakat adat di Kampung Moyeba dalam keputusan sengketa Pilkada Bintuni yang dibacakan Kamis lalu di Jakarta.

Ia menyatakan, keputusan MK tidak menghargai bahkan telah mencabut hak politik masyarakat adat Papua. “Kami merasa keputusan MK sangat menciderai harkat dan martabat masyarakat adat papua,” kata Zakarias di Sanggeng kemarin.

Zakarias menyatakan, pada PSU di Moyeba DAP memberikan dukungan kepada masyarakat adat untuk menentukan pilihan berdasar sistem perwakilan. Dukungan juga diberikan kepada Daniel Asmorom dan Yohanes Manibuy karena pasangan ini dinilai sebagai representasi masyarakat adat Papua.

Selain itu menurutnya, warga Moyeba tidak seluruhnya bisa membaca sehingga wajar jika bersepakat untuk menggunakan sistem perwakilan dalam menyalurkan hak politik.

“Sehingga kami tegas menolak hasil keputusan MK karena ini wilayah adat kita. Kami imbau kepada masyarakat adat di Moyeba yang dibatalkan hak politiknya dan di 3 TPS lainnya untuk tidak ikut memilih di Pilkada 2017, kami boiket. Silahkan yang memilih masyarakat non Papua,” kata Zakarias.

Di tempat yang sama, anggota Gerakan Merah Putih Provinsi Irian Jaya Agus Matuti mengaku prihatin dengan keputusan MK. “Kami masyarakat Papua meminta putusan MK ditinjau kembali.

Kami Gerakan Merah Putih memberi dukungan politik kepada Daniel Asmuruf dan Yohanis Manibuy dengan alasan satu diantara keduanya merupakan anak dari pejuang kemerdakaan Gerakan Merah Putih, yaitu bapaknya Daniel Asmuruf,” kata Agus.

Menurut Matuti, sistem penyaluran hak politik yang dipraktekkan di Moyeba sudah dilakukan sebelumnya dalam Penentuan Pendapat Rakyat, termasuk juga merupakan budaya masyarakat Papua sehingga harus dihargai negara termasuk dalam PSU di Moyeba.

“Kami menilai Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan kondisi dan situasi yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, sebab sistim noken (keterwakilan) telah diabaikan dalam amar putusan MK,” tambahnya.

Sementara itu Korwil Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Papua Barat Ronald Mambiew di tempat yang sama menambahkan rakyat di Bintuni merindukan pemimpin sehingga MK dalam Putusan kemarin belum secara sah memutuskan pemenang Pilkada di daerah itu.

Kamis lalu, Mahkamah Kontisusi dalam amar putusan sengketa Pilkada Teluk Bintuni yang diajukan pemohon Petrus Kasihiuw dan Matret Kokop menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

MK juga membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Teluk Bintuni, termohon, tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015.

Selain itu MK menyatakan membatalkan hasil perolehan suara seluruh pasangan kandidat pada pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, sehingga suara seluruh pasangan di TPS ini nihil.

Amar putusan MK juga menyatakan mengembalikan suara yang benar untuk seluruh pasangan di TPS 1 Inofina, TPS 1 Merestim dan TPS 1 Mosum di Distrik Moskona Utara, sehingga perolehan suara untuk ketiga pasangan di tiga TPS itu menjadi, 11 untuk pasangan nomor urut satu, 208 pasangan nomor urut 2 dan untuk pasangan nomor urut 3 mendapat 454 suara.

Selain itu MK memerintahkan KPU Teluk Bintuni melaksanakan amar putusan ini dan menolak dalil pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pilkada Teluk Bintuni pada 15 Desember 2015 lalu diikuti pasangan Agustinus Manibuy – Rahman Urbon, nomor urut 1, Petrus Kasihiuw – Matret Kokop (2) dan Daniel Osmorom – Yohanes Manibuy, nomor urut tiga. (MAR/FAR)

Tinggalkan Balasan