Ilustrasi

Penerimaan Anggota Polri Hendaknya Pertimbangkan UU Otsus

MANOKWARI, Cahayapapua.com—— Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Periode 2011-2016, Anike Sabami berharap, seleksi calon anggota polri di wilayah Polda Papua Barat mengacu amanat Undang-Undang Otonomi khusus.

Anike mengatakan, seleksi penerimaan calon anggota polri harus memperhatikan adat istiadat, budaya wilayah hukum provinsi (Papua Barat) serta kebijakan gubernur.

“Pasal 49 undang-undang otonomi khusus telah mengatur soal penerimaan calon anggota kepolisian baik, Tamtama, Bintara, dan Periwira yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah (Papua Barat),” katanya, Jumat (29/4).

Dia mengatakan, keberpihakan terhadap daerah-daerah yang memiliki kekhususan dan mendapat prioritas dalam hal penerimaan calon anggota polri, juga diatur di dalam UUD 1945.

“Hari ini (kemarin) anak-anak asli Papua yang mendaftar datang ke MRP Papua Barat meminta rekomendasi kultural. Kami telah siapkan sebanyak 200 remondasi,” ujarnya.

Dalam rangka seleksi penerimaan calon anggota kepolisian di wilayah Provinsi Papua Barat, lanjut Anike, ia mengaku MRP-PB pernah melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Polda Papua Barat.

“Sekiranya 3 bulan lalu, saya sudah lakukan penandatanganan MoU untuk kali kedua. Kali ini, polda harus memperhatikan penegasan konstitusi. Jangan main-main lagi dengan MoU yang sudah ada,” tandasnya.

Anike mengungkapkan, evaluasi penerimaan calon anggota polri tahun-tahun sebelumnya, terbukti anak-anak asli Papua belum mendapat kesempatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

“Pengaduan banyak disampaikan kepada MRP-PB. Polda Papua Barat agar memperhatikan MoU dengan baik sehingga penerimaan ini benar-benar untuk anak-anak asli Papua. Ini harus diperhatikan dengan baik,” tandasnya.

Anike menambahkan, anak-anak asli Papua sering jatuh pada persyaratan terutama menyangkut kesehatan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama pemerintah daerah, DPR, dan MRP-PB.

Dengan menyiapkan sebuah upaya nyata, kedepannya perlu menyiapkan anak-anak asli Papua, bukan saja sari sisi kesehatan tetapi dari sisi intelektual juga diperlukan.

“Ini menjadi kelemahan bersama yang harus disikapi. Kedepannya, kita harus menyiapkan semacam diklat khusus untuk memback up anak-anak asli papua dalam seleksi Polisi maupun TNI dan lainnya,” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan