Ilustrasi

DRPPB: Perlu Regulasi Pengolahan Kayu secara Langsung oleh Warga

MANOKWARI, Cahayapapua.com—–  Anggota DPR Papua Barat, Dominggus Sani mengatakan, sistim pengelolaan kayu yang dilakukan langsung oleh masyarakat sangat berdampak buruk bagi kelestarian hutan.

“Pengelolaan kayu oleh masyarakat yang bekerjasama dengan pengusaha penjual kayu itu yang paling merusak hutan. Masyarakat juga tidak memiliki hasil dari sistim seperti ini,” kata Sani, akhir pekan lalu.

Selain tidak memiliki standarisasi kayu yang dapat ditebang. Sistim ini juga dianggap tidak menerapkan standar harga jual yang wajib dibayar oleh para pengusaha kayu kepada masyarakat pemilik kayu.

Kata Sani, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak maksimal karena aparat sering berbenturan dengan masyarakat ‘pemilik’ lokasi penebangan pada titik-titik tertentu di hutan.

“Pola ini juga rentan menimbulkan konflik antar masyarakat akibat dari batas-batas adat yang dilanggar. Berbeda dengan jaman dimana ada KOPERMAS (koperasi masyarakat) yang menerima kayu masyarakat,” ujarnya.

Menurut legislator dari jalur pengakatan Otsus ini, sistim pengolahan kayu ini telah menjadi fenomena di kalangan masyarakat Moi di Kabupaten Sorong.

“Dilematis, kita tidak bisa membatasi masyarakat ditengah desakan tuntutan hidup. Hutan akan menjadi tempat menggantungkan kebutuhan itu,” tuturnya.

Meminimalisir dampak-dampak turunan dari sistim pengolahan kayu ‘liar’. Sani menegaskan, pemerintah daerah perlu mengatur sebuah regulasi tentang standar harga jual kayu per kubikasi.

“Apakah ada ijin untuk pengolahan kayu seperti itu? Jika ada, regulasinya dibahas secara transpran atau tidak. Kepemilikan hutan di Papua ini adalah sistim komunal dan berkaitan dengan budaya,” ujar Sani lagi.

Sani mengungkapkan, pengolahan hutan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang tidak terkontrol akan berpengaruh terhadap komitmen pemerintah provinsi Papua Barat.

Dalam hal pencanangan provinsi Konservasi ia menilainya sebagai suatu kebanggaan yang patut diapresiasi dan ditindaklanjuti dengan menjaga kelestarian hutan.

“Antara provinsi konservasi dan kebutuhan masyarakat, ini menjadi tantangan. Jika tidak dijaga hutan akan habis. Kalau jadi merujuk pada konservasi, apa solusi agar hutan tidak menjadi pilihan akhir,” imbuhnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan