Menteri Ignasius Jonan saat melihat miniatur Bandara Deo usai meresmikan bandara tersebut

Menhub Jonan Resmikan Bandara DEO Kota Sorong

SORONG, Cahayapapua.com—– Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Ignasius Jonan, Sabtu (30/4) pekan lalu, meresmikan Bandar Udara (Bandara) Domine Edward Osok (DEO) Kota Sorong yang baru selesai renovasi. Sebelumnya Ignasius lebih dulu meresmikan Bandara Mopah Merauke, Provinsi Papua.

Menhub Ignasius didampingi Dirjend Perhubungan Udara Suprasetyo, Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena, Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy, Walikota Sorong Ec. Lamberth Jitmau serta Kepala Bandara se Papua-Papua Barat.

Jonan mengaku akan memprioritaskan pembangunan bandara di Papua maupun Papua Barat, serta beberapa daerah lainnya di Indonesia, termasuk bandara di Kabupaten Tambrauw yang diprioritaskan akan selesai tahun ini.

“Kami akan menyelesaikan Bandara Marinda (Kabupaten Raja Ampat), bandara Fakfak, bandara Segun kami usaha tahun ini selesai, kalau tidak tahun depan. (Untuk) Bandara Tambrauw harus selesai tahun ini,” tutur Jonan.

Menurutnya, ada 54 bandara yang akan dipercepat proses pembangunannya, termasuk bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

Ignasius meminta agar seluruh masyarakat dapat mendukung kinerja kepala daerah untuk membangun daerah. Selain itu juga, menteri menginginkan agar pemerintah dapat menjaga keindahan serta kualitas bandara hingga 10 sampai 20 tahun kedepan.

“Kalau bisa bandaranya dijaga sampai beberapa tahun kedepan, sehingga tidak perlu lagi dibongkar sana-bongkar sini, supaya ada penghematan anggaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Sorong Lamberth Jitmau mengatakan pemerintah daerah maupun masyarakat sangat membutuhkan adanya Bandar Udara (Bandara), dengan catatan, pemerintah daerah harus menyiapkan lahan.

Sedangkan untuk menyiapkan lahan, pemerintah Kota Sorong menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 miliar lebih. Namun semua itu bagi Lamberth belum cukup. Pasalnya, saat ini pemerintah tengah memperpanjang areal bandara 800 meter, sehingga perlu adanya biaya tambahan untuk membayar ganti rugi milik warga.

“Pemerintah ada tambah panjang bandara sekitar 800 meter, pemerintah sudah ganti rugi sekitar belasan miliar rupiah,” ujar Lamberth. (NSR)

Tinggalkan Balasan