Massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni Daniel Asmorom -Yohanis Manibui (Garuda), Senin (2/5), menyambangi kantor DPRD dan KPU Teluk Bintuni.

Tolak Putusan MK, Pendukung Garuda Gelar Aksi Damai

BINTUNI, Cahayapapua.com—— Ratusan Pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni Daniel Asmorom -Yohanis Manibui (Garuda), Senin (2/5), menyambangi kantor DPRD dan KPU daerah setempat.

Demontran yang mengatasnamakan tokoh adat, agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda Bintuni menuntut penarikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengakui sistem noken pada pemilu ulang di Moyeba beberapa waktu lalu.

Mereka berpandangan bahwa MK tidak mengakui dan menghormati hak kesatuan masyarakat adat bersama hak-hak tradisionalnya. Jika sistem noken tidak diakui, mereka berharap hasil Pilkada dikembalikan pada putuskan KPU pada rapat pleno penetapan yang dilaksanakan 18 Desemebr 2015 lalu, yang menetapkan pasangan no urut 3 sebagai pemenang.

Yohanis Manibuy salah satu orator pada aksi itu, menyampaikan sejumlah tuntutan yakni, antara lain mendesak MK untuk mencabut putusan 28 April 2016. Mereka menilai putusan tersebut tidak tegas menetapkan pasangan yang menang dan kalah.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan ini merujuk pada UU RI no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), ayat 1 mengakui dan mnghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan ayat 2 negara mengakui dan menghormai kesatuan-keatuan masyarakat adat bersama hak-hk tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.

Menjawab aspirasi itu, anggota DPRD, Buce Maboro menyampaikan, aspirasi ini diterima dan akan dibahas secara internal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme.

Penyampaian aspirasi ini juga ditandai secara simbolis kepada anggota DPR yang disampaikan oleh perwalkilan pendemo, S.H. Serimbe. Mereka juga menyerahkan piring gantung, buku Otonomi Khusus (Otsus) dan Bendera Merah Putih sebagai simbol mereka mengembalikan bendera mereah putih yang sudah disimpan sejak Papua kembali ke bingkai NKRI kepada Presiden RI di Jakarta. Penyerahan ini dilakukan karen mereka kecewa terhadap NKRI.

Dari kantor DPR, massa bergerak menuju kantor KPUD Teluk Bintuni . Disitu disambut dua komisioner dan sekretaris KPU. Ketua KPU dan Komisioner yang lain tidak berada ditempat.

Massa menuntut hak dasar orang asli Papua karena MK telah membatalkan hak adat atas pemilihan suara sistem noken. Massa menilai putusan MK bertentangan dengan UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

“Surat dari fraksi Otsus, gerakan merah putih dan surat pernyataan dari kepala suku Moyeba, artinya jika MK tidak menerima berarti Moyeba ini dianggap bukan bagian dari NKRI” kata Yohanes.

Sekretais KPU A. Rasyid Fimbay, berjanji dihadapan massa akan menyampaikan tuntutan tersebut dalam rapat pleno KPUD.

Jawaban sekretaris KPU tidak diterima demonstran, dan akhirnya lima orang perwakilan demonstran diajak masuk ke gedung KPU untuk melakukan musyawarah yang fasilitasi oleh pihak Keamanan.

Dari negosiasi itu, keluarlah surat pernyataan dari KPU yang berjanji menjawab aspirasi pendemo Kamis (5/5) mendatang. usai negosiasi akhirnya masa membuabarkan diri dengan tertib sekitar pukul 16.00 WIT. (ART)

 

Tinggalkan Balasan