Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat. (Doc. Cahaya Papua)

Pemerintah: Perpanjangan Masa Bakti MRPB Sulit Dilakukan

MANOKWARI, Cahayapapua.com—— Upaya gubernur Papua Barat Abraham O.Atururi yang hendak meminta perpanjangan masa bakti seluruh (33) anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) periode 2011-2016, yang telah berakhir 12 April lalu, hingga kini belum menunjukan hasil. Saat ini, nasib anggota dan pimpinan lembaga kultur tersebut tidak jelas, ibarat berada dipersimpangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nathaniel Mandacan mengatakan, pemerintah daerah perpegang pada SK pengangkatan anggota MRPPB periode 2011-2016.

“Ada bilang pasal ini ( celah hukum) perpanjangan. Mengapa tidak diperjuangkan dari awal. Kita jalan sesuai dengan SK pengangkatan yang ada,” kata Natahniel, kemarin.

Dia mengatakan, pemerintah daerah tidak akan membayarkan gaji anggota MRPB yang masih tetap melakukan aktivitas. “Anggota MRPB bekerja tetapi gajinya tidak dibayarkan. Kita bayar berdasarkan SK,” ujarnya.

Menurut Sekda, langkah untuk memperpanjang masa bakti anggota dan pimpinan MRPB, adalah sesuatu hal yang sulit dilakukan karena tidak ada cantolan hukum yang dapat dipakai sebagai dasar perpanjangan tersebut.

“Sepertinya susah. Kementerian (dalam negeri) juga was-was untuk mengeluarkan perpanjangan karena takut akan jadi temuan. Sudah berakhir sejak 12 April lalu, sampai saat ini sudah berapa lama. Saya rasa itu akan sulit,” ujarnya.

Sekda mengakui, ada kelalaian pemerintah daerah dalam menyiapkan regulasi tentang pemilihan anggota MRPB periodesasi 5 tahun berikutnya.

“Saya saat menjabat sebagai asisten II sudah ingatkan. Harusnya, setahun yang lalu sudah harus disiapkan. Tahun 2014 hingga 2015 sampai berakhir, itu juga belum rampung,” tuturnya.

Dia menambahkan, penarikan raperdasus MRPB dilakukan karena penyusunannya dianggap belum representatif meski beberapa pasal saja yang akan mengalami perubahan. “Kalau waktu itu dibahas dan tetapkan maka prosesnya bisa jalan,” tandasnya.

Seperti diberitakan, Wakil ketua MRPB periode 2011-2016 Anike Sabami menyatakan perpanjangan keanggotaan MRP-PB periode 2011-2016 merujuk pada pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004.

Dengan demikian, yang perlu dipersoalkan adalah keterlambatan penyusunan regulasi tentang kelembagaan dan tata cara pemilihan anggota MRP-PB.

Upaya perpanjangan yang mendapatkan penolakan, menurut dia, datang dari berbagai kepentingan politik. Gubernur Abraham O.Atururi dikabarkan telah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tanggal 7 Desember 2015 untuk perpanjangan ini.

Kasubid Pendidikan Politik dan Fasilitasi Pemilu, Wiliam Wamatty mengatakan, pemerintah tidak memperpanjang tugas MRPB yang telah berakhir per 12 April lalu.

Akan tetapi, pemerintah memberikan penugasan khusus bagi lembaga kultur ini. Dalam rangka mencegah terjadinya kevakuman mengingat Pilkada gubernur wakil gubernur akan dilaksanakan Tahun 2017.

“Penugasan khususi ini merujuk pada pasal 20 UU Otsus. MRPB berwenangan memberikan pertimbangan dan persetujuan bagi calon kepala daerah gubernur dan wakil gubernur,” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan