Ilustrasi Dana Otsus

14 Tahun, Belum Ada Regulasi Pengelolaan Dana Otsus

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Efek keberadaan kebijakan Otonomi Khusus Papua yang sudah berlangsung selama 14 tahun belum terasa nyata. Kebijakan ini dinilai tidak banyak menciptakan perubahan.

Padahal Otsus diluncurkan dengan harapan memberikan keberpihakan lebih nyata, perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat asli Papua. Indikator pewujudan tersebut ialah dengan meningkatnya kualitas pendidikan, layanan kesehatan dan ekonomi dasar masyarakat asli Papua.

Otsus terhambat dieksekusi lebih nyata karena sampai hari ini tidak ada regulasi turunan berupa perdasi atau perdasus. Padahal aturan teknis tersebut dibutuhkan agar keuangan Otsus bisa benar-benar bisa digunakan secara tepat.

“Tidak adanya perdasi dan perdasus pengelolaan dan penggunaan dana Otsus telah melemahkan pengawasan Otsus. Padahal adanya aturan tersebut tersebut dapat mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memaksimalkan pengelolaan keuangan Otsus,” kata Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Manokwari, Lamek Dowansiba.

Lamek yang bertandang ke Cahaya Papua, kemarin siang, mengatakan, keberadaan perdasi atau perdasus pengelolaan Otsus bisa menjadi kompas bagi pengambil kebijakan untuk mengunakan anggaran Otsus secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan. Ujungnya diharapkan bisa menjawab tiga indikator dasar tadi.

Pemerintah Papua Barat, termasuk kabupaten/kota, DPR Papua Barat, MRPB, akademisi maupun praktisi dan lembaga-lembaga berkompeten didorong bahu membahu mewujudkan aturan tersebut secepatnya.

Khusus untuk Papua Barat, Lamek mengatakan, pemerintah perlu secepatnya merespon dan mendukung keberadaan perdasi atau perdasus pengelolaan dana Otsus sebab banyak tudingan menyebut pemerintah gagal mengimplementasi Otsus.

“Padahal sejak diberlakukannya Otsus bagi provinsi Papua Barat, 90 persen pejabat publik pemerintahan, DPRD dan MRP Papua Barat adalah orang asli Papua,” kata Lamek. |RIZALDY