Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Agus Soekono (tengah) di Manokwari, Kamis, menerangkan pengusulan 146 napi di Papua Barat untuk menerima remisi lebaran 2017.

146 warga Lapas se – PB diusulkan terima remisi lebaran

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Sebanyak 146 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Provinsi Papua Barat memperoleh remisi khusus atau pengurangan masa tahanan pada hari Raya Idul Fitri.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Agus Soekono di Manokwari, Kamis, menjelaskan remisi yang disiapkan pemerintah terhadap narapida ada tiga yaknj remisi khusus, remisi umum dan remisi tambahan.

“Remisi khusus diberikan saat perayaan hari-hari besar keagamaan, dan setiap remisi diberikan dengan segenap prosedur dan persyaratan,” kata dia.

Dia menyebutkan, narapidana yang memperoleh remisi lebaran jnj tersebar di Lapas Manokwari, Lapas Sorong, Lapas Fakfak, Rutan Teminabuan, Kaimana dan Rutan Teluk Bintuni.

Di Lapas Manokwari, terdapat 43 narapidana menerima remisi, Lapas Sorong 53 orang, Lapas Fakfak 35 orang, Rutan Bintuni 10 orang, Rutan Teminabuan satu orang dan Rutan Kaimana satu orang.

“Secara keseluruhan asa 146 orang yang menerima remisi dari 862 warga binaan di daerah Papua Barat,” kata dia lagi.

Agus mengutarakan, SK Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi ini akan diserahkan kepada yang bersangkutan sesaat setelah sholah Idul Fitri.

“Karena ini remisi khusus hari raya maka pemberian remisi ini terhitung sejak hari raya. Kapan hari rayanya, kita menunggu sidang isbat yang akan dilaksanakan Kementerian agama di Jakarta,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan, pada hari Idul Fitri 1438 Hijriah ini Kanwilkumham Papua Barat juga mengajukan remisi kepada enam narapidana khusus kasus tipikor. Usulan tersebut diberikan kepada napi yang dinilai memenuhi syarat. Enam napi khusus tersebut, masing-masing tiga orang di Lapas Fakfak dan tiga orang di Lapas Sorong

“Kami cuma mengajukan terhadap napi khusus yang menurut kami memenuhi syarat. Yakni napi yang sudah membayar denda dan atau ganti rugi kerugian negara,” katanya. Saat ini, pihaknya masih menunggu putusan menteri terkait usulan yang diajukan. (ibn)

Tinggalkan Balasan