Barnabas Dowansiba

17 Sekolah di Manokwari Hanya Diberikan Dana ATK Rp 54 Ribu

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari, Barnabas Dowansiba tak menyangka Dana Operasional ATK (Alat Tulis Kantor) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui dinas terkait, ternyata masih jauh dari yang diharapkan.

Dimana dana berjumlah 48.875.000,- yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, harus dibagi kepada 17 sekolah, terdapat dana ATK sebesar 1.343.000,- yang juga dibagikan ke pada 17 sekolah.

Praktis, jumlah tersebut dinilai sangat tidak masuk akal, dimana jika dirincikan masing-masing sekolah hanya akan menerima dana ATK sebesar Rp 54 ribu.

“Jadi kalau dibagi ATK-nya tuh sekitar 54 ribu per sekolah dan itu pun masih dipotong pajak lagi, kalau 54 ribu per sekolah itu mau pake beli apa,”tegas Barnabas.

Seharusnya jumlah untuk penggunaan ATK per Sekolahnya paling tidak menyetuh angka 500 ribu sehingga penggunaan dana tersebut untuk sekolah dapat berjalan sesuai dengan jumlah rasionalnya.

Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari masih belum memberanikan diri untuk menyerahkan anggaran tersebut ke sekolah-sekolah.

“Saya takut kepala sekolah nanti tolak dana ini, makanya saya bingung kok biasa anggarannya seminim ini,” tanya Barnabas.

Dana tersebut saat ini telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, namun dana tersebut masih tertahan dan belum berani diserahkan kepada sekolah-sekolah.

Barnabas juga mengatakan, jika dihitung lebih rinci lagi, maka per sekolah hanya akan mendapat dana operasional ujian nasional yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 2.875.000,- dari total dana sebesar 48.875,000,-.

Dimana, dana 2.875.000 tersebut nantinya akan dipakai untuk meliputi semua operasioanl, baik dana ATK, Transportasi Petugas Pengambilan Bahan, Transport Petugas Pengiriman Hasil UN, Transport Pengawas Ruang, Transport teknisi UNBK, dan beberapa keperluan lainnya.

Dengan dana tersebut, pihaknya merasa prihatin dengan perhatian yang diberikan oleh Pemerintahan Provinsi Papua Barat, mengingat jumlah yang diberikan dirasa tidak rasional. (ACS)

Tinggalkan Balasan