Ilustrasi Dana BOS

20% dana BOS wajib pengadaan buku

KAIMANA, Cahayapapua.com— Berdasarkan penelusuran tim BaKTI-Kompak melalui Program Landasan II Papua dan Papua Barat Bidang Pendidikan, sebagian besar sekolah di wilayah Kabupaten Kaimana, terlebih khusus di wilayah pendampingan BaKTI-Kompak Distrik Kaimana dan Kambrauw, tidak memiliki buku mata pelajaran, baik untuk siswa maupun guru sebagai panduan mengajar.

Suharto, Education Specialist Program Landasan II Papua-Papua Barat BaKTI-Kompak mengatakan, 90 persen sekolah di wilayah Distrik Kaimana dan Kambrauw, yang menjadi sasaran pendampingan Managemen Berbasis Sekolah (MBS) BaKTI-Kompak, tidak memiliki buku sekolah.

Kondisi ini menyebabkan siswa, termasuk juga guru pada sekolah tersebut tidak bisa berkembang. Pengadaan buku oleh sekolah merupakan suatu kewajiban agar penyelenggaraan pendidikan berjalan baik untuk menghasilkan siswa yang berprestasi. Jika buku yang menjadi panduan dasar dalam belajar tidak dimiliki lanjut Suharto, maka penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut akan berjalan tanpa arah yang jelas.

“Sekolah tidak menyediakan buku, ini fakta yang sangat memprihatinkan. Ada alokasi dana yang cukup besar ke sekolah-sekolah melalui BOS maupun BOSDA, tetapi tidak satu pun sekolah yang memanfaatkan dana itu untuk membeli buku. Kalau diteliti baik pasti banyak kepala sekolah yang ditangkap KPK. Sudah ada dana bos untuk buku tapi tidak dilakukan. Dinas perlu turunkan tim untuk mengecek ini,” tegas Suharto pada diskusi masalah pendidikan di Kaimana Beach Hotel.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan, Luther Rumpumbo, menegaskan, 20 persen dari total dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah-sekolah, wajib digunakan untuk pengadaan buku-buka pelajaran untuk siswa maupun guru sebagai panduan mengajar. Olehnya ia meminta sekolah-sekolah di Kabupaten Kaimana, agar memanfaatkan dana BOS sebaik mungkin sesuai petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan.

“Dalam Juknis dari kementerian itu sudah jelas, berapa persen belanja pegawai, berapa untuk belanja buku dan lainnya. Kalau sampai ada kepala sekolah yang tidak mengalokasikannya untuk pengadaan buku maka ini sudah keterlaluan. 20% dari total BOS itu wajib dialokaiskan untuk beli buku. Dana Bosda juga demikian, kalau dikelola baik bisa juga untuk pengadaan buku,” tegas Rumpumbo dalam kegiatan yang juga dihadiri Bupati Kaimana. |Isabela Wisang

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: