Gunung Grasberg di Timika, Papua. Foto : cia.asia

20 Persen Saham Freeport Setara Rp. 48 Trililun

CAHAYAPAPUA.com— PT Freeport Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjual 30 persen saham perusahaan tersebut kepada pemerintah Indonesia. Saat ini 9,36 persen saham Freeport telah menjadi milik pemerintah Indonesia.

Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto menyatakan, 20 persen saham sisa akan mulai dilepas ke pemerintah Indonesia dari awal 2015, yang berlangsung selama 5 tahun.

Terkait dilepasnya saham tersebut, Rozik, Senin (17/11/2014), seperti dikutip tabloidjubi menegaskan, “Sejauh ini kesepakatan kami dengan Pemerintah RI bahwa divestasi 30 persen adalah untuk semua pemenang saham nasional.”

Menurut Rozik, nilai pasar saham Freeport saat ini berada dikisaran US$ 15-20 miliar. Dengan nilai demikian, ia memperkirakan, 20 persen nilai saham hampir setara dengan US$ 4 miliar atau sekitar Rp. 48 triliun.

Pemerintah Indonesia mewajibkan PTFI menyelesaikan kewajiban divestasi saham sebesar 10,64 persen sebelum 14 Oktober 2015. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014.

“Sesuai PP tersebut, maka Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya kepada pemerintah Indonesia sebesar 20 persen,” kata Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sukhyar di Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Freeport juga sudah harus mendivestasikan hingga 30 persen sahamnya dalam lima tahun, tepatnya sebelum 14 Oktober 2019. “Kewajiban divestasi sebesar 30 persen sudah tertuang dalam nota kesepahaman renegosiasi kontrak karya Freeport,” jelasSukhyar.

Saat ini, sebesar 9,36 persen saham Freeport sudah dimiliki Indonesia. Sementara 90,64 persen saham lainnya dikuasai asing, yakni Freeport McMoran.

Pemerintah menurutSukhyar, dalam waktu dekat akan membuat peraturan Menteri ESDM tentang tata cara divestasi untuk menindaklanjuti PP 77. Ia mengatakan, nilai divestasi yang ditawarkan kepada pemerintah mestinya dibawah harga pasar.

Dalam PP 77 besaran divestasi saham perusahaan tambang bawah tanah dan terbuka berbendera asing yang beroperasi di Indonesia, dikurangi dari 51 persen menjadi hanya 30 persen. PP tersebut merupakan revisi terhadap PP 24/2012 yang diteken SBY.

Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan Pemprov Papua ingin memiliki saham di perusahaan raksasa tersebut. Rencana tersebut mendapat respon anggota DPR Papua.

“Dijaman Basnabas Suebu, Pemprov Papua mau membeli 15 atau 10 persen saham, tapi sampai kini belum teralisasi. Sekarang muncul lagi penjualan 30 persen. Perlu dikaji, jangan sampai ini hanya opini yang dibangun. Jangan langsung direspon. Ini tidak mudah,” kata anggota DPR Papua Yan Mandenas, Senin (17/11/2014) seperti dikutip tabloidjubi.

Menurut Yan Mandenas, pemerintah Papua harus memikirkan kemampuan keuangan daerah jika ingin memikiki saham Freeport.

Jika pemerintah Papua tetap mau membeli saham tersebut, menurutnya, pemerintah Papua minimal harus melakukan saving anggaran sebesar Rp.500 miliar per tahun.| SUMBER: TABLOIDJUBI.COM

EDITOR: DUMA TATO SANDA

 

Tinggalkan Balasan