Workshop dari Kementrian Keuangan RI kepada para bendahara SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

210 Kabupaten Belum Serahkan APBD ke Kementrian Keuangan

MANSEL, Cahayapapua.com— Sebanyak 210 kabupaten di Indonesia belum menyampaikan APBD ke Kementrian Keuangan RI. Akibatnya, daerah-daerah tersebut harus dikenakan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Saat ini sudah saya proses. Dan dikenakan penundaan. Perlu bapak/ibu ketahui, kalau APBD kami sudah tutup per tanggal 31 Januari kemarin,” ungkap Kepala Seksi Pelaporan Data Keuangan di Kementrian Kuangan Daerah, Raoli Hutabarat dalam workshop para bendahara di aula kantor bupati Mansel, Rabu (1/3/2017) sore.

Selanjutnya, menurut Raoli, yang harus menjadi perhatian daerah adalah waktu Perubahan APBD mendatang. Dan yang berikut adalah realisasi APBD pada semester satu per tanggal 31 Juli, laporan pertanggungjawab APBD per 31 Agustus.

“Ini harus menjadi perhatian daerah. Karena bagi daerah yang baik dalam pelaporan, maka akan diberikan semacam penghargaan (reward),” jelasnya.

Sanksi atas keterlambatan penyampaian informasi keuangan daerah, lanjut Raoli, APBD akan mengalami penundaan penyaluran dana perimbangan.

Realisasi semester satu dan laporan pertanggungjawaban APBD, akan dikenakan sanksi sebesar 25 persen setiap bulannya, yang disalurkan pada tahun anggaran berjalan. Sedangkan laporan bulanan yang mengalami keterlambatan, akan dikenakan sanksi paling tinggi 50 persen dari nilai DBH atau DAU tahap penyaluran.

“Sanksi dicabut, apalabila pemerintah daerah telah menyampaikan informasi keuangan daerah secara lengkap kepada Dirjen Perimbangan Keuangan,” jelasnya. (BM)

Tinggalkan Balasan