Pembukaan seleksi Diklat PIM II, III, dan IV di Kabupaten Teluk Bintuni
Pembukaan seleksi Diklat PIM II, III, dan IV di Kabupaten Teluk Bintuni

377 ASN Bintuni Ikut Seleksi Calon Diklat PIM II, III, dan IV

BINTUNI, Cahayapapua.com— Sebanyak 377 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Teluk Bintuni mengikuti seleksi calon Diklat dan Pelatihan Kepemimpinan atau Diklat PIM II, III, dan IV yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah, di Aula Gedung Serba Guna (GSG), Kota Bintuni, Selasa (1/11/2016).

Kegiatan yang baru pertama kali digelar di kabupaten penghasil gasi ini, dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Teluk Bintuni, Frans Awak. Hadir tim seleksi dari Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara.

Kepala BKD, Izac Loukon mengatakan, selama 13 tahun daerah ini devinitf belum pernah dilaksanakan kegiatan Diklat PIM. Antusiasnya ASN mengikuti diklat ini membuktikan aparatur daerah ini ingin maju. “Evoria sangat tinggi, sampai mau tes saja masih ada yang daftar,” ujarnya.

Peserta yang ikuti seleksi peserta Diklat PIM, sebut dia, tidak hanya dari pegawai negeri sipil di lingkup kabupaten saja, namun ada pegawai instansi vertikal. Soal syarat mengikuti seleksi Diklat PIM, Izac menjelaskan, sangat sederhana yaitu berdasarkan UU ASN sudah jelas bahwa seseorang dalam menduduki jabatan esolonisasi dan memenuhi syarat kepegawaian.

“Kalau mau menduduki eselon, maka harus ikut diklat ini secara berjenjang. Karena tujuan diklat PIM adalah mengasah kemampuan dan pengetahuan diri ASN supaya saat menduduki suatu jabatan, ASN tersebut menguasai dan mengetahui sejauh mana tugas pokok dan fungsinya,” terangnya.

Ia menambahkan, untuk mengikuti seleksi Diklat PIM, peserta harus mengeluarkan uang pendaftaran sesuai dengan kriteria esolonnya. ASN yang menjadi peserta PIM esolon II dibebankan biaya Rp. 1,3 juta, esolon III Rp. 1,2 juta, dan esolon IV Rp. 1,1 juta.

“Anggaran ini harus disiapkan oleh masing-masing SKPD tempat bekerja ASN tersebut. Apabila tidak dianggarkan, maka diplotkan di Badan Keuangan Daerah. Tapi kenyataanya tidak ada semua, maka kita minta dari masing-masing individu untuk kegiatan. Kedepan kita harapkan masing-maisng SKPD sudah merencanakan hal ini,” imbuhnya.(ART)

Tinggalkan Balasan