Ilustrasi. | Ist

4 Daerah di Papua Barat Terancam Sanksi Kemendagri

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—  Kepala daerah dan anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorong Selatan dan Pegunungan Arfak (kabupaten otonomi baru), terancam tak menerima gaji selama 6 bulan karena tidak menetapkan APBD 2015 sesuai jadwal.

Ancaman tersebut merujuk pada edaran Mendagri No 903/6865/SJ yang menyebut jika ada daerah yang belum menetapkan APBD 2015 hingga batas 31 Desember 2014, maka gaji kepala daerah dan anggota DPRD akan ditangguhkan selama 6 bulan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat Abia Ullu, Jumat (9/1/2015), mengatakan, 4 kabupaten tersebut ada yang baru menetapkan APBD pada Januari 2015, ada juga yang belum menetapkan.

Khusus Manokwari, menurutnya, sudah mengirimkan ke bagian keuangan Pemprov Papua Barat pada awal Januari, tapi masih dalam tahapan evaluasi karena belum lengkap.

Walaupun Abia tak memastikan apakah sanksi tersebut akan diterapkan pada 4 kabupaten tersebut, namun Abia mengatakan sesuai dengan edaran Mendagri, daerah yang telat menetapkan APBD tetap harus siap menerima konsekuensi jika aturan tersebut benar-benar diberlakukan.

“Bagi yang terlambat sudah jelas kepala daerah dan anggota DPRD-nya harus siap-siap untuk tidak digaji selama enam bulan kedepan,” kata Abia.

Menurut Abia, Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah hanya bertugas melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota, soal penerapan sanksi, merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sementara itu menurut Abia, 9 kabupaten/kota di Papua Barat yakni Kabupaten Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Raja Ampat, Sorong, Maybrat, Tambrauw, Manokwari Selatan (kabupaten otonomi baru) dan Kota Sorong sudah menetapkan APBD 2015 sebelum tahun 2014 berakhir. APBD 9 kabupaten itu sudah diserahkan kepada pemerintah pusat untuk dievaluasi. |DINA RIANTI

Tinggalkan Balasan