Suasana apel gabungan PNS Senin Pagi 16 Februari 2015 di Kantor Bupati Manokwari. 14 SKPD belum pertanggungjawabkan anggaran 2014. | CAHAYAPAPUA.com | Zack Tonu Bala

4 Miliar Anggaran 2014 Belum Dipertanggungjawabkan 14 SKPD

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Pemerintah Kabupaten Manokwari saat ini sedang gencar-gencarnya berupaya untuk keluar dari opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang selama 4 tahun terakhir disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ironisnya, ditengah tekad untuk memperbaiki kualitas LKPD, sebagian besar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) justru belum disiplin mempertanggungjawabkan dana yang dipergunakan pada tahun anggaran 2014.

Sedikitnya ada 14 SKPD yang hingga lewat pekan kedua Februari ini belum juga menyerahkan laporan pertanggungjawaban uang persediaan (UP) dan uang tambahan (UT) tahun anggaran 2014.

Sesuai rincian yang dibacakan dalam apel gabungan PNS, Senin pagi (16/2/2015) di halaman kantor bupati di Sowi Gunung, total dana yang belum dipertanggungjawabkan mencapai Rp.4 miliar lebih.

Berikut daftar SKPD dan unit kerja yang belum mempertanggungjawabkan UP dan UT 2014 sesuai surat pemberitahuan yang ditandatangani Sekda FM. Lalenoh. Untuk yang belum mempertanggungjawakan UP yakni  ; Dinas PU 750 juta, Dinas Perhubungan dan Kominfo 200 juta, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 200 juta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 50 juta, Badan Kesbangpol dan Linmas 200 juta dan Sekretariat Daerah ( 3 unit kerja) 500 juta.

Ada pula Kelurahan Manokwari Barat 12 juta, Distrik Warmare 75 juta, Distrik Sidey 75 juta, Kelurahan Andai 12 juta, Kantor Penyuluh Pertanian 200 juta dan  Dinas Perindagkop dan UMKM 100 juta.

Sementara unit kerja yang belum mempertanggungjawabkan UT adalah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 64 juta, Dinas Sosial 124 juta, Badan Kesbangpol dan Linmas 400 juta, Dinas Perikanan dan Kelautan 49 juta serta Sekretariat Daerah 1,4 miliar.

Sesuai instruksi bupati beberapa waktu sebelumnya, batas akhir penyampaian pertanggungjawaban adalah 16 Februari 2015 kemarin.  Bagi yang belum menyetor UP tahun 2014 kepada kas umum daerah termasuk belum menyampaikan SPJ, maka sangsinya adalah tidak bisa mengajukan UP untuk tahun anggaran 2015.

Dalam pemberitahuan yang ditandatangani Sekda itu, semua SKPD juga diberi waktu sampai 28 Februari 2015 untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD tahun 2014 yang selanjutnya dikompilasi menjadi LKPD tahun 2014 untuk diserahkan ke BPK guna dilakukan audit. |ZACK TONU BALA

Tinggalkan Balasan