Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

5 Perdasus untuk Orang Asli Papua

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat (DPRPB) yang baru dilantik, menyatakan komitmennya mendorong agenda legislasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat/ Orang Asli Papua (OAP).

Agenda itu adalah mendorong pembahasan 5 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tahun ini, yang meliputi Perdasus Dana Bagi Hasil (DBH); Perdasus Kewenangan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB); Perdasus Pembentukan Badan Pengelola Otsus; Perdasus Tata Cara Pengelolaan Otsus, serta; Perdasus Pengganti Perdasus Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pengangkatan anggota DPR PB dari Jalur Otsus.

“Ini 5 Perdasus yang harus diprioritaskan pembahasannya tahun ini,” kata Anggota DPRPB dari Perwakilan Masyarakat Adat Kuri Wamesa, Sahaji Rafideso kepada Cahaya Papua Jumat (23/1/2015) di Manokwari. “Saya kira seluruh anggota DPR, terutama dari jalur Otsus, memiliki pikiran yang sama untuk membangun orang Papua lewat agenda ini.”

Secara normatif, dasar untuk mendorong agenda legislasi tersebut menurut Sahaji sangat terbuka. Undang-undang nomor 21/2001 misalnya, memuat 18 pasal yang mengamanatkan pembentukan Perdasus. Lalu 11 pasal lainnya mengamanatkan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Perdasi.

Amanat UU itu mau tidak mau harus dijalankan karena mewajibkan DPRPB dan pihak eksekutif untuk melaksanakannya.

Perdasus juga diharapkan memperkuat peran-peran lembaga khusus terutama MRP-PB dalam mengawal kepentingan orang asli Papua. Itu sebabnya, lembaga yang juga pilar Otsus ini patut diberi kewenangan yang cukup.

“Kewenangan itu harus diatur melalui sebuah regulasi agar memiliki kekuatan hukum,” kata mantan aktivis HMI ini. |RIZALDI

 

Tinggalkan Balasan