DPR Papua Barat

50 Draf Perda Perdasus Mengendap Belum Disidangkan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Sebanyak 50 draf peraturan daerah dan peraturan daerah khusus Papua Barat mengendap di Pemerintah Papua Barat dan belum sidangkan. Hal ini dikarenakan alat kelengkapan DPR PB sampai saat ini masih belum jelas.

Kepala Bagian Kajian dan Evaluasi Hukum Biro Hukum Papua Barat Hotmar H Sitanggang mengatakan, produk hukum yang sudah disiapkan sebanyak 50 berkas ini adalah hasil produk hukum tahun 2014-2015 yang sebelumnya terkendala karena permasalahan di DPR pada saat itu.

“Khusus untuk provinsi, kita mengalami kendala karena memang biar bagaimanapun penyelesaian produk hukum itu diselesaikan antara eksekutif dan legislative, seperti yang kita ketahui ketua DPR PB belum ada, sehingga ini terbengkalai,” kata Hotmar.

Sementara itu, ia menyatakan, meski massa bakti anggota MRPB saat ini akan segera berakhir, namun sampai saat ini belum ada perdasus soal mekanisme pemilihan anggota MRPB.

Draf sebenarnya sudah ada, namun lagi-lagi karena persoalan di DPRPB yang belum beres sehingga menyebabkan raperdasus tersebut belum juga ditetapkan sebagai produk hukum daerah.

Padahal menurut dia, jika nantinya ditetapkan raperdasus tersebut ditetapkan dibutuhkan waktu untuk melakukan sosialisasi.

Meski demikian ia mengatakan jika raperdasus belum bisa ditetapkan dalam waktu dekat, bisa saja disiasati dengan peraturan gubernur.

“Siap tidak siap, mau tidak mau, harusnya tahapan (pemilihan anggota MRPB) itu sudah harus dilakukan mulai dari sekarang. Jadi jalan lain adalah dengan pergub,” katanya. |DINA RIANTI