Ilustrasi
Ilustrasi

8000 Warga Terdaftar dalam DPS Bintuni Tanpa NIK

BINTUNI, Cahayapapua.com— KPU Teluk Bintuni mengungkap sekitar 8 ribu warga Bintuni yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Papua Barat 2017 belum memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

Meski belum memiliki NIK namun KPU menyatakan tetap mengkategorikan mereka sebagai calon pemilih dalam DPS yang telah ditetapkan baru-baru ini. Jumlah DPS Pilgub Papua Barat di daerah itu mencapai 45.606 jiwa.

Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Teluk Bintuni, Naziel Hilmie mengatakan, calon pemilih yang belum memiliki NIK tersebar merata di 24 distrik di kabupaten penghasil gas tersebut.

“Dari 24 distrik itu kita sudah serahkan 4 distrik ke Disdukcapil untuk memastikan apakah mereka sudah pernah melakukan perekaman e-KTP atau belum sama sekali,” kata Naziel usai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan DPS, di Kantor KPU, Selasa (1/11).

Terkait itu, KPU mendesak Disdukcapil menggenjot perekaman e KTP di seluruh distrik agar warga yang sudah masuk dalam DPS nantinya bisa disahkan sebagai pemilih tetap.

Sejumlah petugas PPD dan PPS menyatakan temuan warga tanpa NIK merupakan kendala paling berarti dalam pemutahiran data pemilih. Setidaknya hal itu diakui Anggota PPD Distrik Wariagar Yanus Sorowat. “Kami pernah ditegur warga, kenapa cuma data-data saja, KTP tidak dikasih,” kata Yanus.

Yunus mencontohkan dalam pemutahiran daftar pemilih di 5 Kampung Distrik Weriagar terdapat 85 kepala keluarga yang belum memiliki e KTP. Itu artinya mereka tidak memiliki NIK.

Kepala Disdukcapil Teluk Bintuni Irwansyah Nazar menyatakan pihaknya akan bekerja keras memastikan warga yang belum memiliki NIK tersebut. Sejauh ini verifikasi telah dilakukan terhadap 4 distrik sementara 20 distrik menyusul dalam waktu dekat.

“Kami lagi lacak, baru 4 distrik dan kami masih melakukan proses pengecekan. Kenapa tidak ada NIK, kok bisa dia ada di Bintuni, dia lapor ga di distrik. Atau kampung tidak melakukan pendataan, ” kata Nazar kepada Cahaya Papua.

Selain masalah tersebut ternyata masih ada warga di daerah itu yang belum terdata dalam pemutahiran data pemilih seperti di Kampung Menci Distrik Dataran Beimes.

Sebabnya kampung tersebut berada di perbatasan antara Kabupaten Teluk Bintuni, Pegaf, dan Manokwari Selatan yang hanya bisa diakses melalui Distrik Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan.

“Jika kita kesana jalan kaki, bisa makan waktu dua hari dua malam. Di kampung tersebut ada sekitar 20 rumah. Setelah penetapan DPS ini kami akan turun ke sana,” kata petugas PPD Distrik Dataran Beimes Yosep Inden. (ART)

Tinggalkan Balasan