Badan Pengawas Pemilu

Alasan Dibalik Pemberhentian Ketua dan Anggota Bawaslu PB

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Pemberhentian sementara terhadap ketua dan anggota badan Pengawas Pemilu Papua Barat (Bawaslu) berkaitan dengan integritas mereka dalam pengawasan Pilkada di Kabupaten Fakfak.

Dalam surat Bawaslu RI nomor 0396 tertanggal 15 November 2015, dijelaskan bahwa Bawaslu RI memberikan tugas kepada Bawaslu Papua Barat untuk “Memeriksa kembali dan melakukan perbaikan terhadap putusan Panwaslu Fakfak yang menyatakan agar KPU Fakfak tidak melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada Fakfak terutama yang berkaitan dengan pasangan calon sambil menunggu putusan pengadilan tata usaha negara.”

Perintah Bawaslu RI tersebut merupakan satu dari tiga poin yang wajib dilaksanakan Bawaslu Papua Barat, sesuai surat Bawaslu nomor 0392 tertanggal 13 November 2015.

Namun Bawaslu RI menyatakan perintah tersebut tidak dilaksanakan Bawaslu Papua Barat sehingga akhirnya memberhentikan sementara seluruh anggota Bawaslu Papua Barat.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI Muhammad ini, menyatakan, setelah pemberhentian tersebut, seluruh tugas dan wewenang pengawasan Pilkada di Papua Barat diambilalih Bawaslu RI hingga adanya perbaikan terhadap keputusan Panwaslu Fakfak.

Sebelumnya Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat, Muhammad Idrus membenarkan bahwa anggota Bawaslu Papua Barat telah diberhentikan sementara waktu.

Meski begitu, ia menegaskan tugas sekretariat Bawaslu Papua Barat tidak terganggu dengan keputusan tersebut. “Kami punya tupoksi berjalan seperti biasa sampai nanti ada keputusan baru. Tugas sekretariat adalah mengurusi masalah administrasi dan anggaran. Bukan tugas pengawasan,” ujar Idrus. |RASYID FATAHUDIN