Ilustrasi-pilkada Gubernur

Fraksi Otsus : Raperdasus Pemilihan Kepala Daerah Belum Disahkan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Rancangan peraturan daerah khusus pemilihan kepala daerah di wilayah Papua Barat yang telah diajukan DPR Papua Barat kepada Kementerian Dalam Negeri belum disahkan.

Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat Yan Anton Yoteni menyatakan, informasi tersebut ia perolah dari Menteri Dalam Negeri Djahjo Kumol dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi implementasi Otsus di Manado 23 November. Meski begitu Yoteni menyatakan, Mendagri menyebut pembahasan raperdasus tinggal menunggu waktu.

Raperdasus Pemilihan Kepala Daerah pernah menjadi isu hangat di Papua Barat. Dalam pembahasan yang cukup menyita perhatian di DPRPB, raperdasus kemudian dikirim ke Kemendagri 7 bulan lalu.

Semangat awal penyusunan raperdasus untuk mengakomodir putra daerah dalam Pilkada serentak di seluruh Papua Barat pada Desember tahun ini. “Mungkin saat ini kita realistis saja. Karena pengesahan raperdasus butuh waktu minimal enam bulan kedepan. Jadi walaupun diketok saat ini, tetap akan berlaku tahun depan,” ujar Yoteni.

Meskipun tidak bisa digunakan saat ini, Yoteni mengatakan, gema agar orang asli Papua untuk bisa menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil walikota di Provinsi Papua Barat sudah 95 persen. Kondisi ini berbeda dengan Papua.

Dikatakan, di Papua Barat, penghormatan kepada orang asli Papua untuk menjadi tuan di negeri sendiri nampak berjalan karena derasnya gelombang sosialisasi soal orang asli Papua harus jadi tuan di negeri sendiri.

“Peran media massa sangat membantu. Ini membantu pemerintah dalam mengoptimalisasi implementasi Otonomi khusus di Papua Barat secara menyeluruh dan bertanggungjawab,” tutur mantan anggota DPRD Kabupaten Timika ini.

Selain soal raperdasus pemilihan kepala daerah, Yoteni menambahkan, dalam pertemuan di Manado sempat juga disinggung soal raperdasus pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat serta Raperdasus orang asli Papua.

“Dua raperdasus tersebut akan dibahas di Bandung oleh Pemerintah melalui Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri. Para pakar terkait akan dilibatkan untuk menggodok rancangan perdasus orang asli Papua,” imbuhnya. |RASYID FATAHUDDIN