Logo Papua Barat. Foto: Ist

9 SKPD di Papua Barat yang Dipantau Kejati Papua

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Kepala Inspektorat Papua Barat Sugestiono mengingatkan 9 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat untuk berhati-hati, karena sedang dipantau oleh Kejaksaan Tinggi Papua dan Badan Pemeriksa Keuangan.

9 SKPD tersebut dipantau karena tidak memiliki bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Ia menyebut para SKPD tersebut sebagai SKPD yang berada pada “Kelompok Waspada”

Menurut Sugestiono, anggaran yang tidak ada bukti pertanggungjawaban berada pada pos belanja pegawai dan belanja modal, dengan total seluruhnya mencapai Rp. 229 miliar lebih. Sugestiono menyebutnya sebagai tunggakan.

Pengumuman 9 SKPD ini disampaikan Sugestiono atas permintaan Sekda Papua Barat Nataniel Mandacan, di halaman kantor gubernur Papua Barat, Senin (5/1/2015).

Nataniel memang pernah menyatakan akan mengumumkan hasil temuan BPK atas laporan keuangan SKPD dilingkungan Pemprov Papua Barat. Nataniel menyebut, pengumuman ini sebagai bentuk transparansi penggunaan keuangan negara kepada publik.

Berikut SKPD di lingkungan Pemprov Papua Barat yang sedang dipantau Kejati Papua dan BPK karena tidak ada bukti pertanggungjawaban anggaran:

  1. Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Rp. 93 miliar lebih.
  2. Sekretariat Daerah Rp. 68,6 miliar.
  3. Sekretariat MRP PB Rp. 29,1 miliar.
  4. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Rp. 9,5 miliar.
  5. Kantor Perpustakaan dan Aset Daerah, Rp. 4,5 miliar.
  6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat atau DPRPB, Rp. 892 juta.
  7. Dinas Kehutanan Rp. 8,8 miliar.
  8. Biro Perlengkapan Rp. 8,9 miliar.
  9. Biro Humas dan Protokoler Rp. 6,1 miliar.

| BUSTAM| DINA RIANTI

Tinggalkan Balasan