Badan Pengawas Pemilu

Warinussy : Pemberhentian Tiga Anggota Bawaslu Beresiko Hukum

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com–Tindakan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) atas pemberhentikan tiga anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat dinilai beresiko hukum. 

Yan Christian Warinussy, selaku kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Fak-fak, Donatus Nimbitkendik-Abdul Rahman, di Manokwari, Kamis mengatakan,

Kata dia, pemberhentian ketua dan dua orang Anggota Bawaslu Papua Barat itu, terjadi setelah Bawaslu RI menonaktifkan sementara Cyrillus Adopak,selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Fakfak.

Pemberhentian pun terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Papua Barat menonaktifkan sementara lima orang Komisioner KPU  Fak-fak atas perintah KPU RI.

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU PB tersebut menurut saya sangat beresiko hukum,”sebut Warinussy.

Hal itu terlihat, dari instruksi Bawaslu RI, yang seakan memaksakan, Bawaslu Papua Barat, untuk memerintahkan ketua Panwaslu Fak-fak merubah keputusannya mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur musyawarah di daerah itu.

Diakui, musyawarah itu difasilitasi Panwaslu Fak-fak tanpa kehadiran dua anggotanya, melainkan hanya dihadiri oleh Ketua.

“Dua anggota Panwaslu, saat itu menghilang dan hingga kini belum jelas dimana keberadaanya,”sebut Warinussy, usai mengikuti kegiatan Peradin di salah satu hotel Manokwari, Kamis (26/11/2015).

Sementara, KPU Fakfak  diperintahkan oleh KPU Provinsi atas instruksi KPU RI agar KPU Fak-fak segera mencabut dan atau membatalkan Keputusan KPU Fak-fak nomor 5/2015 yang sudah merupakan sebuah produk hukum.

Sesuai prosedur yang benar, lanjutnya,setidaknya keputusan KPU Fak-fak tersebut terlebih dahulu diuji di Bawaslu atau Pengadilan yang berwenang, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Tindakan itu bukan saja beresiko hukum, tetapi telah bersifat melawan hukum,”sebutnya.

Persoalan itu berujung pada, pemberhentian anggota Bawaslu Papua Barat dan komisoner KPU Fak-fak, sebab masing-masing dinilai tidak melaksanakan perintah Bawaslu RI maupun KPU Papua Barat dan KPU RI.

Warinussy berpandangan, semestinya, Bawaslu RI harus menindak tegas dua anggota Panwas Fak-fak yakni Dihuru Dekry Radjaloa dan Gazali Letsoin, sebab, keduanya nyata-nyata diduga keras melakukan tindakan melawan hukum dengan tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu hingga lebih dari 30 hari kerja.

Begitu pun, KPU RI maupun KPU Papua Barat, semestinya mendukung kerja-kerja para komisioner KPU Fak-fak yang telah teguh mempertahankan Keputusan nomor 5/ 2015 sebagai produk hukum lembaga penyelenggara pemilu yang sah menurut hukum.

Tindakan Bawaslu RI, dan KPU provinsi, akan berdampak terhadap kelangsungan Pilkada di daerah itu. “Bahkan bisa diduga kedua lembaga tersebut sedang merancang upaya menggagalkan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Fakfak,” ujarnya.|RASYID FATAHUDDIN |EDITOR:TOYIBAN