Ilustrasi-UMP

UMP Papua Barat Jadi Rp. 2.237.000 Setelah Direvisi

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2016 sebesar Rp. 2.180.000 pada 15 Oktober lalu, Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali merilis Penetapan UMP sesuai PP No. 78 tahun 2015 yang direvisi menjadi Rp. Rp. 2.237.000.

Hal ini dikatakan Kepala Bidang hubungan industrial Persyaratan Kerja dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, Ermawati, SH., MH di ruang kerjanya, Senin (30/11/2015).

Terkait kenaikan UMP tahun 2016, sebelum diterbitkannya PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, sebenarnya Dewan Pungupahan telah menggelar sidang dewan pengupahan pada 15 Oktober 2015.

Pada sidang itu, dewan pengupahan melalui surat rekomendasi dewan pengupahan Provinsi Papua Barat, Nomor 06/DEPEPROV-PB/2015 tentang usulan kenaikan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Provinsi Papua Barat tahun 2016.

Usulan Dewan Pengupahan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Papua Barat No. 561/198/10/2015 tentang penetapan UMP dan UMSP Provinsi Papua Barat tahun 2016 sebesar Rp. 2.237.000. Lebih besar dari UMP tahun 2015 sebesar Rp. 2.015.000.

Penetapan UMP sebesar Rp. 2.237.000 itu kata Ermawati, mengacu pada Permenakertran No. 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian hidup layak dan kepmenakertrans No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum.

“Nah kita masih mengacu kepada itu, karena memang, kita sudah mendengar tentang adanya rencana perubahan. Dimana penetapan upah akan dilakukan merujuk pada peraturan pemerintah,” jelasnya.

Namun hingga digelarnya sidang pengupahan, peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan belum juga diterbitkan, sehingga Dewan Pengupahan berinisiatif menggelar sidang pengupahan lebih awal, dengan harapan hasil sidang pengupahan itu dapat diterbitkan lebih cepat untuk didistribusikan ke kabupaten/kota.

Tetapi setelah ditetapkan pada 15 Oktober lalu, pada 22 Oktober 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Karena bila merujuk pada PP No. 78/2015 itu kata Ermawati, tidak lagi didasarkan pada kebutuhan hidup layak.

Sebab pada Permenakertran No. 13 tahun 2012 terdapat 4 komponen utama. Penetapan UMP, terdiri dari, kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas, dan kemampuan perusahaan. “Empat komponen ini, harus dipenuhi,” katanya.

Dimana pada PP No. 78/2015 tentang pengupahan ini, menyatakan bahwa, penetapan upah di provinsi tidak lagi didasarkan pada kebutuhan hidup layak, tetapi penetapan upah di provinsi mengacu pada angka pertumbuhan ekonomi secara nasional dan Produck Domestik Regional Bruto atau PDRB. “Jadi penetapannya itu, secara nasional.”

Ia mencontohkan, kalau sebelumnya penetapan upah itu salah satu komponen indikatornya itu berdasarkan laju inflasi di daerah naik 4-5%, sementara didaerah lainnya ada yang meminta dinaikan sampai 40-50% membuat iklim usaha menjadi stabil dengan bermunculan keluhan-keluhan dari pengusaha terkait prediksi kenaikan upah tenaga kerja.

Untuk itu, lanjut Ermawati, untuk menjaga keseimbangan penerapan standar pengupahan, dikeluarkan PP No. 78/2015 yang berlaku merata diseluruh indonesia, ia mencontohkan, misalnya ditahun 2015, kenaikan UMP 11,5%, maka seluruh Indonesia akan naik 11,5%. “Tidak ada yang naik 20%, 30%, 40%, 50% atau bahkan dibawah 11,5%,” jelasnya.

Ermawati mengakui, dengan kenaikan upah 11,5%, khusus di Papua Barat, belum menyentuh kebutuhan hidup layak yang diperkirakan mencapai, seperti diketahui, kebutuhan hidup layak 2.328.000.

Namun demikian, dengan ditetapkannya UMP provinsi Papua Barat ditahun 2016 sesuai PP 78/2015 sebesar Rp. 2.237.000, pemerintah Provinsi Papua Barat, kata Ermawati, paling tidak sudah menyentuh angka 95%. “Insya Allah ditahun 2017, kita sudah diatas itu,” harapnya.

Penetapan UMP tahun 2015 kata Erma, sebesar Rp. 2.015.000 mengalami kenaikan 6% pada penetapan UMP tahun 2016 menjadi Rp. 2.180.000, kemudian dinaikan 11,5% sesuai PP No. 78/2015 menjadi Rp. 2.237.000.

Sementara UMSP, kata Erma, tidak mengalami perubahan dari yang telah ditetapkan sebelumnya pada sidang badan pengupahan 15 Oktober lalu.

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Papua Barat sub sektor terdiri dari, pertambangan minyak dan gas ditahun 2015 sebesar Rp. 2.619.500, ditahun 2016 naik menjadi Rp. 2.943.000, pertambangan umum, kecuali galian C, ditahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 2.317.250, ditahun 2016 naik menjadi Rp. 2.507.000.

Jasa Konstruksi ditahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 2.266.875, ditahun 2016 naik menjadi, Rp. 2.452.500, sektor kehutanan, perkebunan dan perikanan, tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 2.166.125, ditahun 2016 naik menjadi Rp. 2.343.500.

Upah minimum sebagaimana dimaksud adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari gaji pokok, termasuk tunjangan tetap. “Ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja ‘Nol’ tahun” kata Erma menjelaskan. |RIZALDY|EDITOR : BUSTAM