BEKAS KETUA KPU KOTA SORONG DIVONIS 2 TAHUN PENJARA

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi Papua Barat memvonis mantan ketua KPU Kota Sorong, Supran dua tahun kurungan penjara serta denda sebesar Rp 100 juta, subsidair tiga bulan kurungan penjara.

Supran pun diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 800 juta, atau kurungan penjara selama satu tahun jika dia tidak membayar uang pengganti kerugian negara tersebut.

Sidang yang dipimpin hakim, Ari S Harsono itu memvonis Bendahara KPU Kota Sorong, Juliana A Marlissa, hukuman satu tahun delapan bulan kurungan penjara serta denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan.

Juliana diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 15 Juta subsidair 2 bulan kurungan, sebab sesuai fakta persidangan, terdakwa hanya menerima dana Rp 15 juta.

Majelis hakim pada persidangan itu, menilai Supran terbukti bersalah melanggar pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Vonis yang dibacakan menjelang malam, pada persidangan Kamis (3/12) di ruang Sidang Tipikor, Manokwari, Papua Barat tersebut, lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang menuntut terdakwa agar dihukum 5 tahun penjara. Atas vonis tersebut, terdakwa dan Jaksa penuntut masih menyatakan pikir-pikir.

Majelis hakim menilai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dana hibah untuk pelaksaan Pilkada Kota Sorong Periode 2012-2017. Dimana dalam rencana anggaran biaya (RAB), biaya untuk advokat hanya tercantum sebesar Rp 700 juta.

Namun, atas inisiatif terdakwa menggelar pleno dan menentukan jasa advokat sebesar Rp 1,5 Milyar. Selain itu, untuk penentuan biaya jasa advokat tidak ada proposal yang diajukan advokat yang saat itu mewakili KPU Kota Sorong di Mahkamah Konstitusi.

Perubahan biaya jasa advokat tersebut tidak disampaikan kepada pemberi hibah. Padahal, terdakwa jelas-jelas mengetaui dalam RAB untuk biaya advokat sebesar Rp 700 juta. Sehingga terdakwa terbukti memperkaya orang lain sebesar Rp 800 juta. Untuk diketahui, KPU Kota Sorong saat itu menerima dana hibah dari Kota Sorong sebesar Rp 19 Milyar lebih dan Pemprov Papua Barat sebesar Rp 2 Milyar.

Pilkada Kota Sorong saat itu hanya menghabiskan dana sebesar Rp 19 Milyar. Sehingga untuk menutupi pembayaran jasa advokat tersebut, terdakwa meminta terdakwa Juliana A Marlissa selaku Bendahara untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan sejumlah kuitansi fiktif. Dalam kuitansi tersebut seakan-akan ada kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Sorong.

Penasehat Hukum terdakwa, Deny Yapari, SH yang dikonfirmasi usai sidang menilai masih ada fakta-fakta persidangan yang dikesampingkan majelis hakim. Tetapi, pihaknya masih akan konsultasi dengan kliennya, apakah akan menerima atau akan mengajukan banding atas putusan tersebut. “Antara lain Hakim mengenyampingkan fakta bahwa semua terdakwa bukan pengguna anggaran,” pungkasnya.

Dari pantauan Koran ini, situasi persidangan aman terkendali, tanpa ada pengawalan dari pihak aparat kepolisian. Nampak beberapa orang dari keluarga terdakwa yang ikut hadir, sementara persidangan dimulai sekitar pukul 15.30 WIT hingga malam hari. |ARIF TRIYANTO | EDITOR : TOYIBAN